Sri Mulyani Blak-blakan soal Asal Muasal Bantuan El Nino di Sidang MK
![Sri Mulyani Blak-blakan soal Asal Muasal Bantuan El Nino di Sidang MK Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan asal muasal BLT El Nino saat menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK pada Jumat (5/4).](https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/04/05/4-menteri-saksi-sidang-sengketa-pilpres-2024-14_169.jpeg?w=650&q=90)
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan asal muasal bantuan langsung tunai (BLT) El Nino saat menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, BLT El Nino dan bantuan pangan diputuskan setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kementerian terkait pada 2023 lalu.
"Mengenai bantuan El Nino dan pangan itu diputuskan pada ratas atau rapat intens pak presiden bersama beberapa menteri," ujar Ani sapaan akrabnya di Sidang Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ani menjelaskan awalnya dalam ratas itu pembahasannya mengenai Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yang memuat kumpulan data dari semua RT di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Kemudian, dalam rapat itu, pembahasan melebar ke harga beras dan salah satu penyebabnya karena perubahan iklim seperti El Nino.
"Sehingga diputuskan tambahan anggaran itu sejak 2023," imbuhnya.
BLT El Nino itu diberikan bersamaan dengan bantuan pangan berupa beras 10 kg yang penugasannya ada di Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sedangkan, El Nino melalui Kementerian Sosial.
Menurut Ani, awalnya BLT El Nino diputuskan diberikan selama 3 bulan yakni September, Oktober, dan November 2023. Namun, karena akhir tahun masih terjadi El Nino, maka diperpanjang hingga Desember.
"Karena dari BMKG dan BRIN sampaikan El Nino meluncur terus sampai 2024, maka bantuan pangan untuk El Nino diberikan sampai 2024 selama 6 bulan untuk cover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian. Itu yang bisa disampaikan mengenai bantuan pangan dan El Nino," jelasnya.
Sementara, untuk 2024, BLT El Nino yang diubah namanya menjadi mitigasi risiko belum direalisasikan. Sehingga, tambahan anggaran pun belum diberikan oleh Kemenkeu.
"Kan ditambahkan anggarannya, namun tadi bu mensos menyatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut, jadi belum ada pelaksanaannya," pungkas Ani.
Terkini Lainnya
Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos
Sri Mulyani di MK: Anggaran Bansos Tak Ada Perubahan Signifikan
Sri Mulyani Sebut APBN 2024 Disusun Sebelum Penetapan Paslon Pilpres
INFOGRAFIS: Daftar Bansos Cair Jelang Pilpres yang Dipermasalahkan MK
MKMK Sebut Tak Bisa Campuri Gugatan Anwar Usman di PTUN
MKMK Putuskan Anwar Usman Tak Langgar Kode Etik di Kasus Sidang PTUN
UU Pilkada Digugat ke MK, Minta Calon Bisa Maju Pakai Dukungan Ormas
Banyak Banjir di Utara Khatulistiwa, Benarkah La Nina Sudah Tiba?