yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Menteri Sosial Tri Rismaharini membeberkan alasan mengusulkan pencairan anggaran bansos ikut menggunakan PT Pos Indonesia saat menghadiri sidang sengketa hasil Pemilu 2024.

Menurutnya, penyaluran melalui PT Pos terutama untuk wilayah terpencil yang jauh dari perbankan dan ATM. Selain itu, pembuatan rekening melalui perbankan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, sedangkan melalui PT Pos hanya sepekan.

"Kenapa kita pilih PT Pos karena proses bank butuh waktu 3 bulan untuk buka rekening," jelasnya dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).

Selain itu, bila menggunakan perbankan, maka saat penerima atau kepala keluarga meninggal, tidak bisa langsung diberikan kepada istri atau anaknya. Harus melalui proses yang cukup rumit dan lama.

Lihat Juga : Sri Mulyani di MK: Anggaran Bansos Tak Ada Perubahan Signifikan

Sementara, penyaluran melalui kantor Pos cukup menggunakan surat kematian dari kepala desa. Sebab, pemberian bansos tidak bisa berhenti sedikitpun karena penerimanya orang miskin yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk hidup.

"Sehingga rapat dengan kami di seluruh bank sehingga disepakati penerima baru lewat PT Pos karena bisa 1 minggu keluarkan rekening," jelasnya.

Namun, Risma memastikan penyaluran bansos langsung ke rekening penerima bukan berupa tunai langsung meski dilakukan melalui PT Pos.

"Jadi ini bukan kita berikan cash langsung karena dasarnya Perpres 63/2017. Jadi langsung ke rekening penerima, kemudian peneriman mengambil. Ini sangat bermanfaat di daerah terpencil yang kadang mereka tidak ada atm di sana, tidak ada bank di sana," pungkas Risma.

Dalam sidang MK ini, Risma juga membeberkan jumlah penerima bansos sembako dan PKH yang totalnya mencapai 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya, 2,55 juta penerima PKH Murni, 7,42 juta irisan (penerima PKH dan Sembako) dan 11,37 juta penerima bansos sembako murni.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)