Sri Mulyani di MK: Anggaran Bansos Tak Ada Perubahan Signifikan

Menkeu Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos 2024 yang disalurkan Kementerian Sosial hanya naik Rp1,23 triliun dari 2023 atau tak ada perubahan signifikan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran bantuan sosial (bansos) 2024 yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) hanya naik Rp1,23 triliun dari 2023. Artinya, tidak ada perubahan yang signifikan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial melalui Kemensos sebesar Rp75,6 triliun di APBN 2024. Sedangkan di 2023 sebesar Rp74,3 triliun.

"Belanja bansos PKH (Penerima Keluarga Harapan) dan kartu sembako yang disalurkan melalui Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun," ujarnya dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos," imbuhnya.

Lihat Juga :

Sri Mulyani Sebut APBN 2024 Disusun Sebelum Penetapan Paslon Pilpres

Menurutnya, kenaikan anggaran ini bukan karena program baru, melainkan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia serta bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu.

Begitu juga dengan anggaran perlindungan sosial di Kementerian/Lembaga lainnya seperti di Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes hingga Kemenaker naik tidak signifikan dari Rp69,3 trililiun di 2023 menjadi Rp80,5 triliun di 2024.

"Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan tambahan sasaran," jelas Ani sapaan akrabnya.

Secara rinci, alokasi anggaran Perlinsos sebesar Rp496,8 triliun di APBN 2024 terdiri dari:

1. Rp75,6 triliun pada Kemensos yang disalurkan melalui program Bansos, yaitu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya.

2. Rp80,5 triliun untuk Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa K/L yaitu Kemendikbud dan Kemenag (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi); Kemenkes (melalui program Kartu Indonesia Sehat); Kemenaker (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan BNPB (untuk dana siap pakai bencana).

3. Rp340,7 triliun antara lain untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

yoldash.net