yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Mantan menteri negara pendayagunaan BUMN era Presiden ke-2 Indonesia Soeharto, Tanri Abeng meminta agar pemerintah tidak menyertakan intervensi politik dalam menentukan jajaran direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah. Direksi dan komisaris harus dipilih berdasarkan kualitas, bukan kepentingan politik semata.

Hal ini diungkapkan Tanri saat rapat bersama dengan Komisi VI DPR dalam rangka membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Gedung DPR/MPR pada Rabu (23/6).

"Ini harus tanpa intervensi, paling tidak mengurangi intervensi politik, karena BUMN kita sebenarnya punya potensi yang luar biasa, bukan cuma 20 BUMN saja (yang berpotensi), tapi semua karena mereka memiliki pasar, pasar ini dasar bisnis," ungkap Tanri.

Baca juga: DPR Bahas RUU BUMN, Singgung Ribut Ahok di Pertamina

Tanri pun membagi cerita mengenai kinerja PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN di era kepemimpinannya. Menurut catatannya, perusahaan negara itu berhasil mencetak keuntungan senilai Rp44 miliar dari sekitar 1 juta hektare (ha) lahan yang digarap.

Menurut Tanri, torehan ini sangat baik di eranya. Bahkan, setoran dividen PTPN ke negara cukup besar juga kala itu sekitar 3 persen dari total APBN.

"Tapi sekarang habis keuntungannya, apa penyebabnya? Ya penempatan manajemen itu dan itu ditentukan oleh seorang yang berkedudukan politik, jadi perlu kurangi intervensi politiknya. Kita harus masuk ke struktur yang pure korporasi, yaitu konsolidasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Tanri menilai penunjukan direksi dan komisaris BUMN seharusnya bisa meniru Temasek, perusahaan negara milik Singapura. Mereka, sambungnya, berani membayar mahal para profesional dan bos-bos perusahaan besar bertaraf internasional demi memajukan Temasek.

Baca juga: Menperin Buka Suara soal Kelangkaan Oksigen untuk Rumah Sakit

"Temasek itu betul-betul BUMN yang korporasi, mereka cari talent terbaik di seluruh dunia, 'Aku bayar kau sekian, tapi kau harus hasilkan sekian dan jadi korporasi global'. Jadi pemimpinnya harus punya kompetensi global, tidak apa ditarik dari berbagai institusi. Singapura itu kan board director-nya ditarik dari mana-mana," tuturnya.

Selain mengurangi intervensi politik, Tanri juga meminta agar direksi dan komisaris BUMN tidak mudah dibongkar pasang dalam waktu singkat. Menurutnya, perlu jangka waktu tertentu untuk bisa melihat hasil kinerja seseorang yang ditunjuk, misalnya lima tahun.

"Direksi dan komisaris harus yang kompeten dan jangka dibongkar pasang, karena perlu jangka panjang BUMN itu, apalagi tujuannya holdingisasi, ini butuh waktu lima tahun untuk transisi dari Kementerian BUMN ke holding," terangnya.

Baca juga: Alasan Penyaluran Dana BLT UMKM Rp1,1 T Dianggap Bocor ke PNS

Di sisi lain, Tanri juga memberi pandangan soal rangkap jabatan di tubuh BUMN. Menurutnya, masih saja ditemukan ada direksi di perusahaan induk yang kemudian juga memegang jabatan di anak usaha BUMN.

Menurutnya, maksimal seharusnya direksi hanya boleh berada di satu perusahaan induk dan satu anak usaha. Tapi, sekalipun merangkap seperti itu, tapi gajinya seharusnya tidak ganda (double).

"Sebaiknya dibatasi hanya satu (rangkap) pada anak saja. Lalu make sure, tidak ada pembayaran honorarium yang double, jadi seorang direktur sudah digaji untuk itu, jadi kalau ada jabatan ke bawah (di anak usaha), ya itu bagian dari tanggung jawabnya saja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(uli/age)