yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menggarap aturan terkait kecerdasan buatan (AI) pada tahun ini dalam bentuk Peraturan Menteri. Aturan ini hadir untuk mengawal ekosistem AI, mulai dari pengembang hingga pengguna.

"Rencananya tahun ini kita coba melakukan drafting untuk peraturan menteri tentang penggunaan AI," kata Wamenkominfo Nezar Patria di sela Diskusi Publik Bisnis Indonesia: Membangun Regulasi Tata Kelola AI untuk Indonesia: Substansi dan Proyeksi di Jakarta, Rabu (26/6).

Kendati begitu, Nezar tak menutup kemungkinan peraturan ini nantinya bakal ditingkatkan dan diperkuat menjadi peraturan presiden.

"Tapi kalau memang bisa dieskalasi menjadi peraturan presiden, nanti kita lihat kemungkinannya. Dalam rangka itu, drafting sedang dibuat, diskusi sedang dilakukan di internal Kominfo," ujarnya

Lihat Juga : Menkominfo Rilis Surat Edaran Soal Etika AI, Di-backup UU ITE dan PDP

Pihaknya akan mengundang sejumlah stakeholder untuk berdiskusi dalam merancang aturan ini. Menurut dia, pemerintah juga butuh masukan dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan teknologi AI.

Nezar menilai para pemangku kepentingan, termasuk para pakar, pasti lebih mengetahui risiko dengan kemunculan AI.

"Kira-kira skema regulasi yang seperti apa yang dapat membantu para pengembang dan pengguna AI untuk bisa melakukan tugas-tugasnya sekaligus menjamin produknya itu aman dipakai oleh publik," katanya.

"Jadi kita sedang mempertimbangkan juga regulasi yang sifatnya vertikal, sekaligus juga horizontal. Jadi antara lain soal sandboxing mungkin akan kita masukkan di dalam Permen (peraturan menteri) ini," imbuhnya.

Lihat Juga : Demam AI, Perusahaan Mana yang Paling Untung?

Sebelumnya, Kominfo sudah menerbitkan Surat Edaran tentang Etika Kecerdasan Artifisial pada Desember 2023. Isinya batasan buat perusahaan teknologi dalam hal penggunaan AI, meski sifatnya masih anjuran.

Kominfo kemudian mengungkap rencana pembentukan aturan AI lainnya. Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria ditemui di UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (8/3), menyebut surat edaran ini nantinya "akan kita tingkatkan lagi dalam bentuk yang lebih komprehensif." 

Pentingnya aturan

Nezar menilai pengembangan teknologi AI memberikan peluang bagi negara-negara Global South, di antaranya Indonesia.

Pasalnya, kata Nezar, teknologi ini dapat menjembatani kesenjangan digital serta pemanfatannya dalam sektor ekonomi juga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi usaha.

"Dan kita saksikan sekarang adopsi AI banyak sekali dilakukan oleh korporasi-korporasi mulai dari customer service sampai dengan pengolaan data, baik untuk kepentingan marketing, produksi, dan lain sebagai macamnya," katanya.

Mengutip data Tim Riset Microsoft Quantum, Nezar menyoroti keberhasilan teknologi AI untuk memproses screening 32 juta material komputer kuantum secara radikal dan cepat.

Namun demikian, Nezar mengingatkan ada kendala yang dihadapi negara Global South dalam adopsi teknologi ini.

Contohnya, keterbatasan infrastruktur AI, pendanaan, dan keterbatasan transfer of knowledge dari negara pengembang AI di Global South yang memicu kesenjangan kapasitas sumber daya manusia.

"Transfer of knowledge dalam arti bagaimana bisa masuk lebih jauh ke dalam global supply chain dalam produksi ini kelihatannya menjadi tantangan untuk ke depan agar kita tidak hanya menjadi pasar saja untuk pengembangan AI ini," paparnya.

Meski begitu, Nezar optimis Indonesia mampu beradaptasi dan memodifikasi inovasi yang sudah ada seperti teknologi AI.

Lihat Juga : Pemerintah Ogah Terlalu Kekang AI, Simak Alasannya

Ia juga optimis Indonesia dapat berperan sebagai negara pengembang AI di tingkat global, termasuk menjadi hub untuk pengembangan semi konduktor untuk teknologi AI di level regional seperti Malaysia.

"Jika secara konsisten menekankan pelaksanaan transfer teknologi dan transfer pengetahuan, ini penting sekali saya kira dalam strategi pengembangan AI ke depan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(lom/dmi)