yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Komisi I DPR mempertanyakan potensi layanan internet Starlink mematikan industri telekomunikasi Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie pun merespons dengan pernyataan yang bertentangan dengan asumsi umum.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6).

"Pada 19 Mei ketika Elon Musk (bos SpaceX yang mengoperasikan Starlink) datang ke Indonesia untuk peluncuran Starlink internet berbasis rendah, hal ini menjadi pro dan kontra, sikap Kominfo untuk ini bagaimana? Apakah sudah dipelajari baik yang pro atau yang kontra?" ujar Nurul Arifin, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, dalam Raker tersebut.

Lihat Juga : Bos Telkom Buka-bukaan Soal Kelemahan dan Keunggulan Starlink

"Karena ini juga bisa merugikan industri telekomunikasi nasional. Kenapa tidak di 3T (daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar) saja beroperasinya? Apakah ada permintaan khusus? Dan apakah BTS masih diperlukan dan tidak menjadi pemborosan?" urai dia.

Senada, Anggota Komisi I DPR dari F-PKS Jazuli Juwaini mendorong ada prinsip keadilan dalam kompetisi, termasuk dalam hal perpajakan, serta perlindungan data nasional.

"Orang menganggap Starlink itu seperti disiapkan karpet merah. Tentu kita tidak menutup mata soal perkembangan teknologi media. Tapi kalau terlalu dimanja tentu bisa mengancam perusahaan lokal,"

"Dengan internet yang langsung ke satelit, sementara perusahaan lokal seperti [yang menggunakan jaringan dari menara] BTS, maka persaingan bisa terkalahkan, maka harus ada fairness, termasuk dari sektor perpajakan."

Lihat Juga : Beda Harga Starlink di RI, Malaysia, dan Singapura, Mana Lebih Murah?

"Jangan sampai karena investasi kita melupakan aspek-aspek tidak kalah pentingnya, menyangkut kedaulatan data," lanjut dia.

Pada kesempatan yang sama, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Anggota Komisi I DPR dari F-Demokrat, menyebut, "tentu kita welcome kalau ada investasi yang masuk ke negara kita untuk memberikan akses internet yang cepat dan terjangkau."

"Tentu dengan prinsip keadilan yang ditegakkan," sambungnya.

Potensi good bye

Menjawab deretan pertanyaan itu, Menkominfo menyatakan pihaknya tidak akan menganakemaskan Starlink.

Kominfo, kata dia, "tunduk pada hubungan usaha yang sehat dan adil antara setiap penyelenggara service provider ISP, sehingga pemerintah tidak menjadikan Starlink sebagai anak emas, Pak Jazuli, dan memberikan perlakuan yang setara pada semua penyelenggara internet service provider."

Ia pun berjanji memberikan kompetisi yang adil buat semua penyelenggara internet. "Jadi, equal playing field kita ciptakan," ucap Budi Arie.

Kominfo pun sudah menerapkan dua persyaratan utama buat Starlink, yakni Network Operation Center (NOC) dan Customer Service (CS) di Indonesia.

"Harus di Indonesia, karena kalau enggak, ada penipuan, pelanggan Indonesia diakui negara lain," imbuhnya.

Budi Arie pun membuka peluang tak lagi mempertahankan Starlink jika tak lagi sejalan dengan peraturan.

"Ini kan izinnya baru April. Jadi nanti kita terus monitoring dan kita evaluasi, karena izin ISR (izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal) labuh-nya itu per tahun."

"Kalau tahun depan dia (Starlink) enggak comply dengan kebijakan-kebijakan kita, ya wassalamualaikum, good bye," cetus Menkominfo.

[Gambas:Video CNN]

(rni/arh)