yoldash.net

Lebih dari 90 Persen Kebisingan Pemilu di Medsos Ulah Buzzer

Sebanyak 1.923 konten terkait pemilu di media sosial ditakedown lantaran terindikasi hoaks. Kominfo menyindir ulah para buzzer.
Ilustrasi. Para buzzer dominasi narasi soal pemilu di medsos. (Istockphoto/ijeab)

Jakarta, Indonesia --

Sambil menyinggung peran para buzzer, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan 1.923 konten terkait kabar bohong atau hoaks seputar Pemilu 2024 di berbagai platform media sosial sudah diputus akses.

Angka ini berdasarkan laporan dari medsos-medsos periode Juni 2023 hingga Maret 2024.

"Hoaks yang sudah kita takedown hampir 1.923," ungkap Budi Arie di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (19/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan juga yang agak vital ini adalah bahwa hampir 92 persen kebisingan ruang digital kita ini ternyata diisi para buzzer," sambung dia.

ADVERTISEMENT

Ia menjelaskan kabar hoaks soal pemilu itu tersebar merata di pelbagai media sosial seperti Google, Meta, hingga TikTok. Laporan Tiktok, katanya, sebanyak 10,8 juta kabar hoaks sudah di-takedown. Sementara, Google sudah melakukan takedown hampir 2 juta.

"Ini yang secara mandiri tanpa kita minta, kebijakan komunitas mereka di platform sudah melalukan scrolling dan takedown sendiri tanpa kita minta," kata dia.

Meski begitu, Budi Arie mengatakan suasana Pemilu 2024 kini lebih baik ketimbang pemilu 2019.

"Memang menurut data-data, suasana lebih baik, sangat lebih baik," kata dia.

Di Pemilu 2019, Kominfo memutus akses 771 konten berita palsu selama tujuh bulan terakhir jelang pemilihan atau dari Agustus 2008-Februari 2019. Dari jumlah itu, mayoritas berita hoaks berkaitan dengan politik, sisanya terkait agama, kesehatan, dan isu internasional.

Senada, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria juga sempat mengungkap penurunan politik identitas dan hoaks selama masa kampanye Pemilu 2024.

"Meskipun tak sepenuhnya menghilang, namun kita juga mencermati ada penurunan pemakaian politik identitas. Dan kita cukup mau apresiasi hal itu," kata dia tanpa mengungkap angkanya, dalam siaran pers, Rabu (31/1).

"Masyarakat kita juga semakin dewasa dengan pengalaman Pemilu dua kali dan Pilpres sebelumnya," tambah Nezar.

Politik identitas sendiri sempat memuncak sejak Pilkada DKI 2017, terutama buntut kasus penodaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

[Gambas:Video CNN]

(rzr/arh)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat