Kominfo Buka Suara Soal Lokasi Server Alibaba yang Dipakai KPU

Usai ramai polemik pusat data asing, Kominfo mengungkap lokasi server Alibaba Cloud yang dipakai KPU.

Ilustrasi. Kominfo beber lokasi server KPU. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, Indonesia --

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap server atau penyimpanan data yang digunakan Alibaba Cloud untuk layanan buat Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada di Indonesia.

"Yang digunakan KPU itu ada di Indonesia. Alibaba itu ada di Indonesia. IP nya bisa dari mana saja," ujar Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (15/3).

Pascapemilu, beredar informasi mengenai Sirekap menggunakan layanan Alibaba Cloud yang berlokasi di luar negeri, yakni China, Singapura, dan Prancis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Pakar Kritik KPU Gandeng Alibaba, Ungkap Risiko Data Pemilu Rusak

KPU mengakui memiliki kontrak dengan Alibaba, terkait pengadaan dan kontrak cloud untuk Sirekap Pemilu 2024.

"Jadi benar KPU memiliki kerja sama dengan Alibaba cloud?" tanya Majelis Komisioner (MK) KIP Republik Indonesia, Arya Sandhiyudha dalam persidangan di Ruang Sidang Utama Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) Wisma BSG Jakarta, Rabu (13/3).

"Benar, majelis," jawab perwakilan KPU.

Lihat Juga :

Server KPU Ada di Dalam Negeri tapi Pakai CDN Global, Apa Maksudnya?

Namun, pada Februari, KPU sebelumnya telah membantah terkait tudingan data yang berada di luar negeri. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan seluruh server yang menyimpan data Sirekap berada di Indonesia.

"Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain," ujar Betty di kantornya, Senin (19/2) malam.

Lebih lanjut, Semuel menyebut penggunaan layanan cloud pihak ketiga memang diperbolehkan untuk lembaga atau institusi pemerintahan dengan catatan semua aplikasi dan datanya ada di Indonesia.

Lihat Juga :

Dugaan Kebocoran Data Pemilu Berulang, Apa yang Mesti Dilakukan?

"Jadi persyaratan utamanya, semua aplikasi dan data pemerintah itu harus ada di indonesia, tidak dibatasi itu punyanya siapa, pokoknya harus ada di Indonesia, dan keamanannya sudah pasti dicek," tandas Semuel.

[Gambas:Video CNN]

(lom/arh)

yoldash.net