yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

China merespons potensi Amerika Serikat (AS) memblokir aplikasi media sosial TikTok. China menilai langkah AS yang mau memblokir TikTok sebagai "tindakan perundungan".

Pernyataan itu keluar dari Wang Wenbin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, beberapa jam sebelum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS meloloskan rancangan undang-undang yang akan memaksa ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual aplikasi tersebut kepada perusahaan Amerika.

"Meskipun AS belum menemukan bukti tentang bagaimana TikTok membahayakan keamanan nasionalnya, AS tidak pernah berhenti mengejar TikTok," kata Wang, mengutip CNN, Kamis (14/3).

Wang menuduh AS "menggunakan tindakan perundungan" ketika gagal bersaing secara adil, dengan mengatakan praktik semacam itu akan mengganggu operasi pasar, merusak kepercayaan investor, dan menyabotase tatanan ekonomi global.

Pilihan Redaksi TikTok Diduga Masih Langgar Aturan, Kominfo Potensial Blokir? AS Segera Larang Penggunaan TikTok Secara Nasional DPR AS Loloskan UU untuk Blokir TikTok

"Hal ini pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi AS sendiri," katanya.

Para pejabat dan anggota parlemen AS telah lama menyampaikan kekhawatiran mereka soal pemerintah China dapat memaksa induk TikTok, ByteDance, untuk menyerahkan data yang dikumpulkan dari pengguna AS.

Mereka juga khawatir aplikasi ini dapat menjadi alat bagi Beijing untuk menyebarkan propaganda, informasi yang salah, atau mempengaruhi warga Amerika.

Namun, para pejabat AS belum secara terbuka menunjukkan bukti pemerintah China telah mengakses data pengguna TikTok di AS.

Belum lama ini, anggota DPR dari Partai Republik Wisconsin, Mike Gallagher, yang mengetuai komite khusus DPR tentang China, menolak penggambaran RUU tersebut sebagai pelarangan TikTok.

"Ini bukan larangan," katanya. "Ini menempatkan pilihan tepat di tangan TikTok untuk memutuskan hubungan mereka dengan Partai Komunis China. Selama ByteDance tidak lagi memiliki perusahaan, TikTok dapat terus bertahan, struktur kepemilikan dasar harus berubah."

China sebelumnya dengan tegas menolak penjualan paksa TikTok.

"Penjualan atau divestasi TikTok melibatkan ekspor teknologi, dan prosedur perizinan administratif harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan China," kata juru bicara kementerian perdagangan China pada bulan Maret tahun lalu.

"Pemerintah China akan membuat keputusan sesuai dengan koridor hukum," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(tim/dmi)

[Gambas:Video CNN]