yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Mendiang Presiden kedua RI Soeharto 'hidup' dalam video deepfake karya kecerdasan buatan (AI) dan menyerukan mencoblos pada 14 Februari. Netizen pun menyindir soal etika.

Hal itu terungkap dalam video yang diunggah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa di akun Twitter alias X, Minggu (7/1).

Sosok Soeharto, yang juga merupakan mantan Ketua Dewan Pembina Golkar itu, tampak kalem berada di depan kamera berpidato resmi, mengenakan peci hitam dan batik corak parang warna kuning, dengan jari-jari tangan saling terkait.

Lihat Juga : Apa Itu Deepfake yang Bikin 'Jokowi' Jago Ngomong Mandarin?

[Gambas:Twitter]

"Pada 14 Februari 2024 kita akan berkumpul untuk menentukan nasib bangsa kita. Kita akan memilih wakil rakyat yang punya kemampuan untuk mendengar, dan mewujudken aspirasi masyarakat," tutur sosok AI itu dalam suara mirip mendiang, termasuk aksen 'e'-nya yang khas saat melafalkan kata berakhiran 'kan'.

"Saya Presiden Soeharto, Presiden Indonesia yang kedua, mengajak Anda untuk memilih wakil rakyat," lanjutnya, sambil menyinggung partai tertentu dan kelanjutannya soal mimpi tentang kemajuan Indonesia.

Tak ketinggalan, sosok AI Soeharto ini juga menyinggung presiden dan mantan presiden yang ada di gerbong pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Sejak saya menjabat, impian saya adalah membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Impian itu diwujudken melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan bersama para insinyur indonesia presiden yang hebat."

Lihat Juga : Menkominfo Rilis Surat Edaran Soal Etika AI, Di-backup UU ITE dan PDP

"Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanjutkan pekerjaan yang hebat ini," lanjut AI tersebut.

Dalam unggahan tersebut, akun Erwin Aksa mengakui video tersebut dibuat oleh AI.

"Video ini dibuat menggunakan teknologi AI untuk mengingatkan kita betapa pentingnya suara kita dalam pemilihan umum yang akan menentukan masa depan agar harapan rakyat Indonesia terwujud dan sejahtera," kicau akun @erwinaksa_id itu.

Meski sudah ada pengakuan, netizen tetap berang dengan unggahan tersebut.

"Orang yg sudah meninggal lama terus dihidupkan kembali dgn teknologi AI berpidato mendukung golkar, dimana moral dan adab?" cetus akun @mashazairin.

[Gambas:Twitter]

"Sebagai penggemar pak Harto dan to Ogi, kelakuan kalian membawa2 Almrhm ini sdh tdk dibenarkan... Biarlah beliau tenang di sana, urusan dunianya sdh habis... Tega benar kalian," kicau akun @adnyasir_.

[Gambas:Twitter]

Beberapa pihak pun menyindir soal wujud asli Partai Golkar yang melanjutkan misi pemimpin "diktator" yang dijatuhkan mahasiswa itu.

"nah gitu dong makin keliatan wujud aslinya," nyinyir akun @edjoy12.

[Gambas:Twitter]

"Segoblog2nya eksploitasi AI adalah bikin diktator ngajak join pesta demokrasi," sambung akun @SocmedMe.

[Gambas:Twitter]

Akun @DediiAjii pun berasumsi unggahan semacam ini akan membuat Beringin makin ditinggalkan pemilih.

"Golkar ini gak punya vote gather sampe make orang yang sudah meninggal. Lama lama jadi partai 1, %," sindirnya.

[Gambas:Twitter]

Aturan kampanye AI

Sejauh ini, penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye masih memungkinkan. 

"Ruangnya memang terbuka karena memang tidak ada batasan-batasan yang jelas terkait bagaimana mereka menampilkan citra diri," ujar Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), di Jakarta, Rabu (20/12).

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memang sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, Kamis (21/12/2023).

Salah satu pengaturannya adalah soal "Kemanusiaan."

"Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial perlu memperhatikan nilai kemanusiaan dengan tetap saling menjaga hak asasi manusia, hubungan sosial, kepercayaan yang dianut, serta pendapat atau pemikiran setiap orang," demikian dikutip dari SE tersebut.

Target SE ini adalah para penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik pemerintahan dan swasta.

Soal targetnya buat peserta pemilu, Budi Arie pun meminta pengguna AI dalam kampanye, Kamis (21/12/2023) "yang penting declare bahwa itu produk AI."

Meski begitu, ketentuan itu tak mengikat secara hukum.

Lihat Juga : Kominfo Beri Peringatan, Deepfake Makan Korban Kaum Melek Teknologi

"SE ini tidak mengikat secara hukum, tapi hanya mengatur secara etika," aku Menkominfo. "Kalau ditanya soal hukum, ya mengacu ke dua [UU] itu, PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)."

Senada, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan pengaturan AI memakai UU yang sudah ada, termasuk soal kemungkinan pencemaran nama baik.

"Meskipun kita belum memiliki regulasi khusus terkait AI, namun dampak pemanfaatan AI masih dapat diakomodasi melalui kebijakan existing seperti UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)," ujar dia, dalam siaran pers, Rabu (13/12/2023).

"Kalau ada pencemaran nama baik harus ada yang mengadukan. Kalau pelanggaran hukum lapornya ke penegak hukum. Bisa pakai UU ITE, tergantung apa yang dilanggar. Misalnya konten pornografi, nanti bisa dilihat di pasal-pasalnya di KUHP juga ada diatur," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(tim/arh)