yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan belum mengambil sikap resmi soal tawaran untuk menerima konsesi izin usaha tambang (IUP) ormas dari pemerintah.

"Terkait dengan pengelolaan tambang, PP. Muhammadiyah belum membahas di dalam Pleno dan belum ada keputusan apapun terkait tambang," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti kepada Indonesia.com, Jumat (28/6).

Lihat Juga : PBNU: Menajiskan Batu Bara Tak Sesuai Ajaran Islam

Saat ini, kata Mukti, Muhammadiyah masih melakukan pengkajian terhadap beberapa aspek IUP tersebut.

Muhammadiyah, lanjut dia, masih meminta masukan dari para pakar pertambangan, pakar hukum dan perundang-undangan, praktisi dan pengelola tambang, aktivis lingkungan hidup, hingga ahli hukum Islam.

Mukti pun menegaskan bahwa pernyataan individu dari lembaga atau majelis Muhammadiyah sama sekali tak mewakili sikap organisasi Muhammadiyah.

"Pendapat yang disampaikan oleh perseorangan dari Majelis atau Lembaga bukan merupakan sikap dan perwakilan PP Muhammadiyah," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Ketentuan ini ditetapkan melalui PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU menyatakan siap menerima IUP pengelolaan tambang. Mereka juga sudah mendirikan PT khusus yang diberi tugas untuk mengelolanya serta tenaga yang cukup untuk menjaga profesionalitas perusahaan.

"Sudah kami pastikan karena NU seorang sudah mendirikan PT khusus yang diberi tugas untuk mengelola pertambangan ini," kata Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Walhi: Bahlil Tak Bisa Buat Izin Tambang untuk PBNU Secara Tiba-tiba

(rzr/wis)

[Gambas:Video CNN]