yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Samsudin menjadi penjabat atau Pj Gubernur Lampung.

Tito memimpin pengucapan sumpah jabatan Samsudin yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (19/6). Samsudin menggantikan Arinal Djunaidi yang telah habis masa jabatannya sebagai Gubernur Lampung hasil Pilkada 2018.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo turut hadir dalam acara pelantikan ini.

"Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Gubernur Lampung dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, negara dan bangsa," ujar Tito yang diikuti Samsudin.

Setelah memimpin pengucapan sumpah, Tito menyampaikan bahwa dirinya percaya Samsudin akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Lihat Juga : Tito Taksir Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024 Digelar Januari 2025

Dalam kesempatan ini, terdapat pula pelantikan Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Provinsi Lampung, pengukuhan Pj Ketua Pembina Posyandu Provinsi Lampung, serta pelantikan Pj Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Ditemui usai acara, Tito menyampaikan istri Samsudin, Maidawati Retnoningsih juga dilantik sebagai Pj Ketua TP PKK Provinsi Lampung.

Ia menerangkan bahwa posisi istri kepala daerah sebagai TP PKK merupakan hal yang lumrah.

"Memang sudah aturannya begitu yang ada di AD/ART-nya PKK bahwa Ketua PKK itu adalah pendamping kepala daerah," kata Tito.

Tito menjelaskan bahwa PKK itu merupakan mesin sosial yang bergerak di masyarakat. Adapun tujuan dari Ketua PKK adalah pendamping kepala daerah agar dapat menyampaikan persoalan kepada kepala daerah.

"Itu bukan sesuatu yang baru, di Lampung ibu Samsudin karena istrinya pak Samsusdin. Bukan. Semua istri atau pendamping kepala daerah adalah Ketua PKK," tutur Tito.

Selain itu, Tito juga menyinggung Samsudin yang menjadi Pj Kepala Daerah tanpa biaya politik, berbeda dengan Kepala Daerah hasil Pilkada.

Oleh karenanya, Tito berharap Samsudin tidak terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Beliau tidak punya biaya politik. Menjadi Pj Gubernur tanpa biaya apapun. Maka saya selalu mewanti seluruh Pj Pj jangan berpikir nanti seperti kepala daerah pilkada yang keluar biaya politik, ingin mengembalikan biaya politik akhirnya terkena kasus pidana korupsi," kata Tito.

(pop/gil)

[Gambas:Video CNN]