DPR Ungkap Ada Hakim di Bali Minta Ratusan Juta dengan Alasan Berobat
![DPR Ungkap Ada Hakim di Bali Minta Ratusan Juta dengan Alasan Berobat Komisi III DPR menyebut ada hakim di Bali yang meminta uang ratusan juta Rupiah dengan alasan untuk berobat. Komisi Yudisial diminta turun tangan.](https://akcdn.detik.net.id/visual/2019/12/23/8f78cb8a-ccf2-4125-aa3a-a789a6b42b35_169.jpeg?w=650&q=90)
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyebut ada hakim di Bali meminta-minta uang hingga ratusan juta untuk berobat.
Kabar itu Wayan sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Sekretaris MA, Rabu (13/6). Wayang menyebut oknum hakim tersebut menduduki posisi penting di wilayah peradilan Bali.
"Sekarang yang paling mendebarkan yang ketiga. Pejabat penting di Bali. Terpenting di lingkungan pengadilan. Berobat minta-minta uang. Ratusan juta rupiah. Kok berobat minta uang ratusan juta rupiah," kata Wayan dalam rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan itu, Wayan juga melontarkan pertanyaan kepada MA apakah sudah menerima laporan kasus tersebut.
ADVERTISEMENT
Dia meminta atensi kepada Komisi Yudisial (KY) untuk mendalami kasus itu. KY, yang diwakili Sekjen turut hadir pada kesempatan itu.
"KY juga mesti bergerak. Jangan terlalu lembek, Pak. Bahwa kadang-kadang MA memang secara naluri melindungi hakimnya, wajar yang patut dilindungi. Jangan sembarangan diutak-atik kebebasan hakim. Tapi kalau salah ya mesti dihukum juga kan gitu ya," katanya.
Sementara itu, Sekretaris MA, Sugiyanto meminta agar kasus itu segera dilaporkan. Sugiyanto berjanji akan segera menindaklanjuti jika ada laporan masuk.
"Bahwa ada pimpinan yang melakukan permintaan ketika beliau akan berobat, maka kami minta dari MA segera Bapak untuk dilaporkan siapa pimpinan itu. Sehingga MA bisa menyelesaikannya," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Terkini Lainnya
DPR Ungkap Kasus Selingkuh Antar Hakim di Bali, Kecewa Dicueki MA
Komisi I DPR dan Kemenhan Gelar Rapat Tertutup, Prabowo Absen
DPR Heran Komnas HAM Minta Rp10 M Renovasi, Bandingkan Polsek Rp50 M
Komnas HAM Minta Tambah Anggaran 2025 Rp37,1 M, Rp5 M untuk Kawal IKN
Komisi VII DPR Setujui RPP Kebijakan Energi Nasional
Sri Mulyani Dapat Restu DPR Suntik LPEI Rp5 T di Tengah Kritik
Sri Mulyani Minta Restu DPR Buat PMN KAI hingga Bank Tanah Rp6,1 T
DPR Was-was Ormas Ditunggangi Pengusaha Besar Pembidik Lahan Tambang