Anggota DPR Marah Saat Rapat dengan Nadiem, Minta KPK Periksa Anggaran
![Anggota DPR Marah Saat Rapat dengan Nadiem, Minta KPK Periksa Anggaran Seorang anggota Komisi X DPR marah dan merekomendasikan KPK agar memeriksa penggunaan anggaran oleh Kemendikbud.](https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/05/22/raker-komisi-x-dpr-dengan-kemendikbud-ristek_169.jpeg?w=650&q=90)
Anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa penggunaan anggaran oleh Kemendikbud selama ini.
Anita bicara demikian di hadapan Mendikbud Nadiem Makarim dan jajaran dalam rapat kerja di DPR pada Rabu kemarin (5/6).
"Bahkan saya minta bapak ibu pimpinan, kita memberikan rekomendasi kepada KPK periksa APBN yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP dana bos, banyak hancur ini dari 2021, 2022, 2023," kata Anita di dalam rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anita menyatakan hingga kini masih banyak persoalan atas realisasi anggaran di Kemendikbud serta penyerapan APBN di daerah.
ADVERTISEMENT
Kemudian, ia juga menyoroti permasalahan guru PPPK yang menurutnya hingga kini masih ada di antara mereka yang belum kunjung diangkat.
"Sampai sekarang guru PPPK yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih SK, NTT belum mereka belum terima SK," ucap dia.
Anita menyebut guru di daerah terpencil yang masih banyak belum menerima tunjangan. Kemudian, bangunan-bangunan sekolah yang terbengkalai padahal anggarannya telah turun dari beberapa tahun terakhir.
Ia menyebut masih banyak permasalahan yang dihadapi Kemendikbud di lapangan.
"Saya marah pak menteri untuk kesekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan, jangan dong kita dibikin kaya anak kecil," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Terkini Lainnya
DPR Rapat Bareng KPU Bahas Putusan MA Soal Usia Cakada Pekan Depan
Bambang Pacul Sebut DPR Berpeluang Revisi UU KPK
Anggota Komisi Hukum DPR: Dewas KPK seperti Macan Ompong
Komisi II DPR Kritik Putusan MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Sri Mulyani Dapat Restu DPR Suntik LPEI Rp5 T di Tengah Kritik
Sri Mulyani Minta Restu DPR Buat PMN KAI hingga Bank Tanah Rp6,1 T
PDNS Diretas, Data dan Pencairan KIP Kuliah Aman?
PDNS Diretas, Kominfo Klaim Punya Data Cadangan Kemendikbud