JK Tiba di PN Jakpus Jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan

Mantan Wapres Jusuf Kalla akan menjadi saksi meringankan untuk terdakwa korupsi pengadaan LNG tahun 2011-2021, Karen Agustiawan di PN Jakpus.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tiba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/5). (CNN Indonesia/Arief Bimaputra)

Jakarta, Indonesia --

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tiba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

JK akan menjadi saksi meringankan atau a de charge dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011-2021 dengan terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan Kamis (16/5) hari ini.

Lihat Juga :

Hakim Tolak Eksepsi Karen Agustiawan di Kasus Dugaan Korupsi LNG

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pantauan Indonesia.com di lokasi, JK tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Ia mengenakan kemeja putih bercorak biru dengan terusan celana panjang hitam.

JK tak berbicara banyak ketika ditanya awak media soal agenda kehadirannya hari ini. Ia hanya membenarkan bahwa dirinya hadir untuk menjadi saksi bagi Karen.

"Iya, iya," kata JK.

Sebelumnya, KPK mengungkap JK akan menjadi saksi a de charge bagi Karen. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

"Ya, inilah dalam proses bekerjanya hukum kan demikian kita harus seimbang, jaksa membuktikan dari hasil proses penyidikannya," kata Ali.

"Kami silakan juga terdakwa dan kuasa hukum untuk membuktikan sebaliknya dengan berbagai cara, mekanisme dan ketentuan hukum. Satu di antaranya menghadirkan saksi yang meringankan," sambungnya.

Lihat Juga :

Dirjen Hortikultura Kementan Serahkan Pin Emas WTP ke KPK

Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 didakwa merugikan keuangan negara sejumlah US$113 juta atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan LNG tahun 2011-2021.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK, Karen disebut memperkaya diri sebesar Rp1.091.280.281 (Rp1 miliar) dan US$104.016. Karen disebut juga memperkaya korporasi yaitu Corpus Christi Liquefaction LLC sebesar US$113.839.186.

Mengacu pada hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tanggal 29 Desember 2023, Karen memberikan persetujuan pengembangan LNG di Amerika Serikat tanpa ada pedoman yang jelas.

Karen disebut hanya memberi izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi analisis secara ekonomis dan analisis risiko.

Karen didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(mab/fra)

[Gambas:Video CNN]