Hakim MK Pertanyakan Tanda Tangan Surya Paloh di Sidang Sengketa Pileg

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan keaslian tanda tangan Surya Paloh dalam surat kuasa gugatan PHPU Legislatif 2024. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, Indonesia --

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan keaslian tanda tangan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam surat kuasa gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2024.

Pasalnya, tanda tangan Surya Paloh itu berbeda dengan yang berada di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Lihat Juga :

Anies Enggan Komentar soal PKB dan NasDem Merapat ke Prabowo

Hal itu dipertanyakan Arief dalam sidang pendahuluan PHPU legislatif perkara 98 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (3/5).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebentar. Surat kuasa yang ditandatangani antara Ketua Umum Pak Surya Paloh dengan KTP-nya tanda tangannya beda sama sekali ini. Ini yang tanda tangan di KTP dan surat kuasa beda sekali. Ini yang tanda tangan di surat kuasa siapa ini?" tanya Arief.

Kuasa Hukum NasDem pun menyatakan bahwa itu tanda tangan Surya Paloh.

"Izin majelis, sepengetahuan kami Bapak Surya Paloh langsung," jawab kuasa hukum NasDem.

Masih belum yakin, Arief kembali bertanya. Arief menilai hal tersebut janggal.

"Tapi kok beda sekali, ya?" tanya Arief lagi.

Lihat Juga :

PPP Jadi Partai Terbanyak Ajukan Sengketa Pileg 2024 ke MK

"Izin Yang Mulia, untuk KTP yang kami ajukan itu tahun 2014," jawab kuasa hukum NasDem.

"Lah iya, masa tanda tangannya kok berubah sama sekali?" timpal Arief lagi.

Kuasa hukum NasDem tidak menjawab banyak. Dia hanya meminta izin untuk melakukan pengecekan ulang.

"Izin majelis, kalau diperkenankan nanti akan kami perbaiki," kata kuasa hukum NasDem.

Dalam petitumnya, Partai NasDem meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dapil Kabupaten Banggai Kepulauan 2 dan Dapil Kota palu 1 untuk DPRD kabupaten/kota.

Lihat Juga :

Hakim MK Tegur Caleg NasDem Ikut Sidang Sengketa Daring dari Mobil

Partai NasDem juga ingin MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 001 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara. Lalu TPS 24 Talise Kecamatan Mantikulore dan TPS 32 Tondo Kecamatan Mantikulore.

(yla/pmg)

[Gambas:Video CNN]