yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah adanya sinyal dukungan terhadap Prabowo-Gibran dalam acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu, Minggu (19/11) lalu.

Wakil Ketua Komandan Hukum dan Advokasi TKN Habiburokhman mengatakan Gibran hadir dalam acara tersebut sekadar memenuhi undangan untuk memberikan pandangannya tentang pembangunan desa.

Lihat Juga : Mendes Sentil Kades Sinyal Dukung Prabowo: Bahaya Kalau Tak Netral

"Tidak ada dukungan. Tidak ada. Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya itu," kata Habib dalam acara The Political Show CNN TV, Senin (20/11) malam.

Habib mengaku tak tahu secara lengkap pandangan Gibran perihal pembangunan desa yang disampaikan dalam acara itu.

Kendati demikian, ia mengklaim tak ada pelanggaran aturan kampanye pemilu yang dilakukan dalam penyelenggaraan acara yang turut dihadiri 8 organisasi kepala desa itu.

"Jadi 280, 283 (UU Pemilu) ya itu diatur memang tidak boleh memberikan dukungan di masa kampanye. Satu ini tidak ada dukungan, kedua tidak di masa kampanye. Dua-duanya tidak ada," jelas Habib.

Di sisi lain, Habib mengklaim tak tahu mengapa hanya Prabowo-Gibran yang diundang untuk memberikan aspirasinya dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, ia mempersilakan para pihak yang keberatan dan menilai ada pelanggaran dalam acara tersebut untuk melaporkan ke Bawaslu.

"Kalau Anda keberatan melihat itu ada dukungan silakan saja dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu menunggu, kok," ujar Habib.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun telah merespons acara yang hanya mengundang Prabowo-Gibran itu.

Bagja mengaku akan memanggil panitia acara tersebut secepatnya. Ia menegaskan Kepala Desa dilarang untuk terlibat dalam kampanye.

Lihat Juga : Bawaslu Periksa Panitia Acara Desa Bersatu yang Dihadiri Gibran

Kendati demikian, Bagja mengatakan berdasarkan pantauan petugas di lokasi, tak ada ajakan untuk memilih Prabowo-Gibran.

"Di sana ada ajakan enggak? Laporan dari pengawas yang ada, tidak ada ajakan memilih," kata Bagja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (21/11).

(mab/wis)