Ahok Buka Suara Usai Diperiksa KPK 6 Jam di Kasus Dugaan Korupsi LNG

Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka suara usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan LNG.

Ahok diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi LNG. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Jakarta, Indonesia --

Komisaris PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta materi pemeriksaannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011-2021 ditanyakan kepada tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ahok mulai diperiksa pada pukul 09.00 WIB dan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.35 WIB.

"Pemeriksaan tanya ke penyidik. Ini urusan jadi saksi buat masalah ibu Karen [Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan]," ujar Ahok di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (7/11).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikonfirmasi beberapa pertanyaan oleh awak media, Ahok berkukuh meminta supaya hal itu ditanyakan kepada KPK.

"Enggak bisa dibuka, nanti di pengadilan bisa kok," kata Ahok.

"Nanti tanya sama penyidik," imbuhnya.

Lihat Juga :

KPK Periksa Ahok sebagai Saksi Kasus LNG

Dalam kesempatan itu, Ahok sedikit menjelaskan kontrak kerja PT Pertamina dengan perusahaan di AS yaitu Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC masih panjang.

Menurut dia, hal itu menjadi salah satu poin yang ditanyakan penyidik KPK kepadanya.

"Kontraknya panjang. Makanya ini jadi bahan di sini lah, kamu tanya sama mereka [penyidik KPK], tapi ini kontraknya panjang banget," tandasnya.

Status hukum Karen sebagai tersangka diumumkan KPK pada Selasa, 19 September 2023 malam. Karen langsung ditahan penyidik di Rutan KPK.

Dalam proses berjalan, pada Kamis (26/10), KPK lebih dulu memeriksa saksi Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati.

Berdasarkan perhitungan awal KPK, kasus ini disinyalir merugikan keuangan negara sejumlah sekitar US$140 juta atau sekitar Rp2,1 triliun.

Karen telah menggugat KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Ia mempermasalahkan penetapan tersangka yang disematkan oleh KPK. Namun, gugatan tersebut kandas.