yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) curhat rumitnya mengurus birokrasi, di mana harus bertemu 31 kementerian/lembaga (K/L).

Ketua Kompartemen Media Relation Gapki Fenny Sofyan menyebut ini tak hanya dikeluhkan pengusaha. Ia menyebut permasalahan serupa juga dihadapi petani sawit, termasuk yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

"Ini yang selalu menjadi curhatannya para pengusaha, juga mungkin buat Bang Gulat (Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung) dari teman-teman petani. Karena kita harus berhadapan dengan 31 kementerian/lembaga (K/L), pusat dan daerah, untuk mengurus sawit ini," ucap Fenny dalam Diskusi Forwatan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (4/7).

"Ini selalu kita gaungkan dan gak bosan-bosan kita gaungkan. Artinya, ingin ada yang me-lead bagaimana sawit ke depan, roadmap mau seperti apa, Bang Gulat (Apkasindo) dan pengusaha suruh ngapain. Supaya kita punya visi sama," tambahnya.

Lihat Juga : Faisal Basri Ikut Kritik Tapera: Digembosi Lagi Upah Buruh

Gapki sebelumnya pernah menyuarakan tuntutannya terhadap presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Para pengusaha sawit itu menagih janji Prabowo, yakni membentuk Badan Sawit Indonesia.

Ini pernah diungkapkan Wakil Ketua Umum III Gapki Satrija B. Wibawa pada April 2024 lalu. Ia mengatakan Badan Sawit Indonesia bisa menjalankan peran penting, terutama mengakomodir kebutuhan petani sawit dan pengusaha sawit.

"Kebijakan disharmoni, saya nyebutnya baik ini banget ya cantik sekali, disharmoni," sindir Fenny.

Sindiran terhadap buruknya birokrasi Pemerintah Indonesia juga disuarakan oleh para petani sawit.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menegaskan menanam sawit berbeda dengan cabai. Sayang, regulasi dari Pemerintah Indonesia tak konsisten.

"Karena regulasinya belum dikerjakan, sudah berubah lagi, pas dikerjakan mereka sudah dianggap menyalahi aturan. Regulasi inilah yang membuat banyak sekali masalah," kritik Gulat.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)