yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengkritik program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan memotong gaji karyawan 2,5 persen per bulan. Menurutnya, program itu akan membebani masyarakat yang daya belinya sudah turun.

"Tapera sih agak lain ya. Daya beli sedang tertekan, digembosin lagi dengan upah buruh 2,5 persen dipotong untuk Tapera," katanya di Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

Faisal mengatakan dengan potongan 2,5 persen, pekerja tetap akan membutuhkan waktu lama untuk membeli rumah. Pasalnya, harga tanah naik terus.

Ia mengatakan jika program Tapera tetap ingin dijalankan, maka iuran dari pekerja harus dikurangi maksimal 1,5 persen. Sedangkan iuran dari perusahaan dinaikkan karena perusahaan mendapatkan potongan tarif pajak penghasilan badan dari 25 persen menjadi 22 persen.

Lihat Juga : Mengintip Gaji Ketua KPU Hasyim Asy'ari Sebelum Dipecat

Kemudian agar pekerja bisa mendapatkan rumah, sambungnya, pemerintah harus mengontrol harga tanah lewat Bank Tanah.

"Tapi pemerintah mendirikan Bank Tanah bukan buat public housing, tapi buat investor. Jadi enggak ada yang buat rakyat. Rakyat ditekan saja," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru terkait iuran untuk program Tapera bagi seluruh pekerja. Iuran tersebut akan memotong gaji 2,5 persen per bulan PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, hingga pegawai swasta.

Kebijakan tersebut tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Kebijakan pemotongan gaji para pekerja untuk program Tapera itu pun menuai polemik. Pasalnya, kebijakan itu dinilai semakin menambah beban hidup masyarakat di tengah lesunya ekonomi negara.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)