yoldash.net

Perlukah Prabowo Siapkan Tim Transisi Ekonomi Guna Lanjutkan Jokowi? - Halaman 2

Ekonom menyebut Prabowo perlu membentuk tim transisi guna mempersiapkan perpindahan kekuasaan dari Jokowi ke dirinya supaya programnya langsung bisa dieksekusi.
Ekonom menyebut Prabowo perlu membentuk tim transisi untuk mempersiapkan perpindahan kekuasaan dari Jokowi ke dirinya supaya program yang diusungnya langsung bisa dieksekusi. (Arsip foto Biropers Setpres).

Senada, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai dibentuknya tim transisi dibutuhkan sebagai jembatan dari kepemimpinan yang lama menuju yang baru nanti.

Menurut dia, tim transisi ini dibutuhkan dengan komposisi setidaknya dari mereka yang memang sudah berada di kabinet. Pasalnya, mereka bisa memberikan gambaran terkait kondisi yang sudah terjadi saat ini.

"Tentunya kalau kita bicara mengusung keberlanjutan, kita berbicara mengenai program yang tentunya ada yang sifatnya jangka panjang, dan juga jangka pendek. Namun harus berganti kepemimpinan dalam menjalankan program tersebut, dan pada akhirnya tim transisi ini lah yang menjembatani dan juga mengorkestrasikan terkait dengan susunan-susunan kabinet yang baru," jelas dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait makan siang gratis yang menjadi program unggulan Prabowo, Andry menilai kebijakan itu membutuhkan arsitektur kabinet yang baru.

ADVERTISEMENT

Dalam hal ini, ia mempertanyakan apakah akan ada kementerian atau badan khusus yang mengatur program tersebut. Karena menurut dia, jika tak ada badan khusus untuk program ini, maka hal ini akan menjadi tantangan tersendiri.

Jika melihat dari rancangannya, menurut Andry, dibutuhkan setidaknya tiga kementerian terkait, yakni Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Sosial.

Dalam perkembangannya, Andry menyebut kementerian lain perlu dilibatkan, misalnya Kementerian Pertanian untuk bicara mengenai pasokan dari bahan baku makan siang gratis itu sendiri.

"Karena bentuk detailnya masih belum ada, ya tim transisi itu juga bisa bekerja untuk melihat sisi teknisnya sendiri. Karena kembali lagi apakah memang tiga kementerian itu bisa saling berkoordinasi," tutur dia.

"Tentu akan ada pembagian anggaran juga dari sana. Ini memang kalau kita lihat akan cukup complicated kalau tidak ada satu kementerian atau badan yang mengurusi hal ini," lanjut Andry.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran
Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/Indonesia).

Lebih lanjut, melihat dari perkembangannya, Andry merasa APBN 2025 kemungkinan besar akan memasukkan komponen program makan siang gratis.

"Karena kita sudah melihat bahwa tim pemenangan yang juga merupakan beberapa menteri di dalam kabinet saat ini itu sudah menjanjikan agar program makan siang gratis ini bisa segera diaplikasikan. Dan itu juga menurut saya salah satu program utama dari paslon yang terpilih ini. Jadi mau tidak mau saya rasa APBN 2025 ini akan mengikutsertakan program makan siang gratis," imbuh Andry.

Ia pun menilai APBN 2025 akan menjadi krusial dalam mendanai program makan siang gratis. Ia merasa agak sulit kalau negara hanya mengandalkan pendapatan negara yang sudah eksisting saat ini. Mencari dana itu dinilai akan menjadi pekerjaan rumah dari APBN 2025.

Menurutnya, salah satu langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah pemotongan dari anggaran masing-masing kementerian dalam rangka mengefisiensikan belanja untuk membiayai program makan siang gratis.

Karena, kata dia, dengan cara itulah pendapatan negara bisa dialokasikan ke program tersebut dalam jangka pendek.

"Baru nanti ke depan apakah nanti misalnya badan penerima negara dengan target yang diharapkan tercapai oleh paslon yang terpilih ini akan bisa meningkat dari sebelumnya, apakah tax ratio kita juga akan meningkat ke depan, itu kan pemikiran dari jangka panjangnya sendiri," jelas Andry.

"Tapi dalam jangka pendek, saya rasa salah satu hal yang akan dimungkinkan di APBN 2025 adalah pemotongan anggaran kementerian," sambungnya.



 

(agt/agt)

HALAMAN:
1 2

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat