yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan penyiapan Peraturan Presiden untuk kecerdasan buatan (AI) diperlukan agar Indonesia memiliki regulasi yang lebih komprehensif mengatur pemanfaatan AI.

"Saat ini sedang dipersiapkan menjadi Peraturan Presiden untuk memberikan implementasi yang lebih kuat dan komprehensif," kata Nezar dalam Seminar 'Latest Development in Artificial Intelligence: Generative AI, Ethical Considerations, Exploring The Global Experience' di Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, Rabu (27/12).

Nezar mengatakan hal itu menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan taraf ekosistem AI secara nasional. Pekan lalu, pemerintah melalui Kominfo merilis SE Menteri tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

"Upaya kami tidak akan berhenti. Kami berharap dapat menerbitkan peraturan AI yang mengikat secara hukum dalam waktu dekat yang tidak hanya akan memitigasi risiko AI tapi juga memupuk ekosistem AI lokal kita," ujar dia.

Lihat Juga : Menkominfo Rilis Surat Edaran Soal Etika AI, Di-backup UU ITE dan PDP

Terkait surat edaran etika AI, Nezar menyebut kehadiran imbauan dan ajakan tersebut yang ditujukan kepada pelaku industri merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mengembangkan ekosistem nasional AI Indonesia sebagaimana diatur dalam Strategi Nasional AI.

"Sebagai pedoman bagi organisasi, baik publik maupun swasta, ketika mengaktifkan kebijakan AI dan pemanfaatan data internal mereka selama kegiatan pengembangan dan pemanfaatan AI," ungkapnya.

Nezar menjelaskan SE itu memiliki tiga bagian yang paling relevan, yaitu nilai-nilai etika AI, implementasi nilai-nilai etika dan akuntanbilitas.

Menurut dia nilai etika sangat penting untuk dipertimbangkan oleh sebuah organisasi ketika menciptakan atau mengadopsi teknologi berbasis AI, seperti humanisme, inklusi, kredibilitas, dan akuntabilitas.

Lihat Juga : India Buktikan AI Bisa Deteksi Bencana, Bagaimana RI?

Nezar beranggapan implementasi dari nilai-nilai etika pemanfaatan dan pengembangan AI dilakukan dengan tetap menjaga cita-cita etika. Mengenai akuntabilitas, Nezar menyarankan organisasi untuk menerapkan langkah-langkah dan mengembangkan AI secara bertanggung jawab.

"Kami mendorong organisasi untuk memastikan kepatuhan AI terhadap hukum dan peraturan, serta memberikan informasi kepada publik dan pemerintah sebagai sarana untuk memitigasi risiko dari pengembangan dan penerapan AI," pungkasnya.

(Antara/dmi)

[Gambas:Video CNN]