yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud Md mengungkap salah satu penyebab korupsi di kementerian itu adalah penolakan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal ini dikatakannya dalam konteks kasus korupsi di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dengan kerugian negara Rp8 triliunan yang menyeret nama Johnny G Plate sebagai tersangka, Rabu (17/3).

Per Jumat (19/5), Mahfud ditunjuk sebagai Plt. Menkominfo dan Johnny G. Plate dicopot dari jabatannya.

Lihat Juga : Mahfud MD Tutup Opsi Pengangkatan Wamenkominfo

"Satu hal yang saya pelajari tiga hari ini, salah satu hal kecil yang menimbulkan masalah di kantor ini (Kominfo) itu karena BPKP tidak boleh masuk ke sini kecuali atas permintaan," kata Mahfud, dalam paparannya usai pelantikan empat pejabat Eselon I Kemenkominfo, di Jakarta, Selasa (23/5).

Mahfud menambahkan BPKP pada dasarnya tak bisa masuk ke Kementerian/Lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum (APH). Namun, pada beberapa kasus, kantor pemerintahan justru pro-aktif mengundang BPKP.

"Di beberapa kantor, justru kantor pemerintah itu meminta BPKP masuk sebelum terjadi kasus," ucap dia.

Lihat Juga : 4 Pesan Mahfud buat Kominfo usai Kasus Plate, Termasuk Tak Perlu Grogi

"Maka mulai hari ini kebijakan kementerian ini bahwa BPKP boleh masuk kapan saja, ke sini, dan harus bekerja dengan inspektorat dan para dirjen," tuturnya.

Mahfud pun mewanti-wanti siapa pun untuk tak menghalangi kerja BPKP dan APH di Kominfo, terutama terkait kasus Plate.

"Apa pun yang menurut BPKP perlu didampingi, bukan diperiksa, didampingi, maka BPKP saya persilakan masuk, pun aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini."

Lihat Juga : Mahfud Resmi Lantik 4 Eselon I Kominfo 6 Hari usai Plate Tersangka

"Saya persilakan dan saya minta agar difasilitasi, jangan dihalang-halangi, jangan ada yang disembunyikan," cetus dia, yang juga menjabat Menko Polhukam itu.

(lom/lth)