Anggota DPR Tegur Menkes: Ada Sarjana Agama Jadi Kepala Puskesmas
![Anggota DPR Tegur Menkes: Ada Sarjana Agama Jadi Kepala Puskesmas Anggota DPR F-Gerindra Suir Syam menyampaikan kepada Menkes bahwa ada sarjana agama yang jadi kepala puskesmas di suatu daerah.](https://akcdn.detik.net.id/visual/2016/01/25/2e3f8553-aa3e-485a-abfc-75205960234f_169.jpg?w=650&q=90)
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra yang juga Ketua Kaukus Kesehatan DPR Suir Syam mengungkapkan ada sarjana agama yang menjadi kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Syam menilai hal ini terjadi karena desentralisasi pelayanan kesehatan yang tak efektif. Menurutnya, kebijakan itu justru melemahkan pengawasan pemerintah pusat terhadap instansi kesehatan.
"Sudah saatnya ditarik kembali untuk sentralisasi sebab kepala puskesmas yang ndak pantas jadi kepala puskesmas. Ada yang S.Ag. kepala puskesmas," kata Syam dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syam tak menyebutkan puskesmas mana yang ia maksud. Namun, ia berkata sarjana agama itu menjabat kepala puskesmas karena jadi tim sukses kepala daerah setempat.
ADVERTISEMENT
Ada pula dokter hewan yang ditunjuk menjadi kepala rumah sakit. Syam kembali tak mengungkap daerah lokasi kejadian, tetapi ia memastikan hal itu sudah dibereskan.
"Masa direktur rumah sakit dokter hewan? Baru Diganti," ucapnya.
Dia pun mempermasalahkan tak berjalannya sejumlah kebijakan kesehatan yang telah dirumuskan pemerintah pusat. Misalnya, penanganan penyakit tuberculosis.
Syam mengingatkan Indonesia menjadi negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Padahal, pemerintah pusat sudah merumuskan berbagai langkah penanganan.
"Program kementerian begitu hebat, tetapi di daerah bermacam-macam. Ada kepala daerah yang perhatian dengan kesehatan, ada yang enggak mau tahu, ada yang cari uang. Sehingga program baik dari pusat sudah enggak berjalan, enggak berjalan, terutama kesehatan," ucap Syam.
Dia mendorong pelayanan kesehatan kembali ditangani pemerintah pusat. Syam mengusulkan agar DPR membahas perubahan aturan agar hal itu terwujud.
(dhf/tsa)[Gambas:Video CNN]
Terkini Lainnya
Puan Minta Identitas Anggota DPR Main Judi Online Diumumkan
Cak Imin Dorong Pansus Angket Evaluasi Haji 2024
DPR Dorong Kemendikbudristek Gaet BUMN Beri Pinjaman ke Mahasiswa
Formappi: Anggota DPR Main Judi Online Bisa Dipidana
Sri Mulyani Dapat Restu DPR Suntik LPEI Rp5 T di Tengah Kritik
Bio Farma Minta PMN Berbentuk Aset Mangkrak Kemenkes Senilai Rp68 M
Sri Mulyani Minta Restu DPR Buat PMN KAI hingga Bank Tanah Rp6,1 T
Bayi Meninggal Usai Vaksin, Kemenkes Sebut Imunisasi Ganda Aman