yoldash.net

Surabaya, Indonesia --

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Mohammad Nasih mengaku telah bertemu dengan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu yang dibahas ialah persoalan uang kuliah tunggal (UKT) yang belakangan membuat gaduh.

Nasih mengatakan pertemuan tersebut berlangsung di rumah Prabowo, Hambalang, Bogor akhir pekan lalu.

"Itu ada diskusi, ingin menyampaikan berapa hal. Setelah diskusi, foto. Ada ide yang menarik dan perlu ditindaklanjuti," kata Nasih saat  ditemui Unair Kampus C, Surabaya, Selasa (11/6).

"Intinya bagaimana sekolah lebih murah, dan UKT bisa diturunkan, bagaimana kita memberi masukan-masukan. Isu menarik sekarang UKT dan lain-lain," ucapnya.

Selain itu, mereka juga membahas cara pengelolaan anggaran pendidikan agar bisa efektif dan efisien, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

"Dalam diskusi itu muncul beberapa gagasan, [tentang] bagaimana pengelolaan dana pendidikan lebih efisien dan efektif. Sehingga kesan pendidikan tinggi mahal bisa diatasi," ujarnya.

Lihat Juga : Mahasiswa FH UGM Gugat Aturan UKT Permendikbud 2/2024 ke MA

Nasih mengklaim tidak ada pembicaraan soal politik antara pihaknya dengan Prabowo dan Gibran. Mereka fokus berdiskusi dan membahas persoalan dunia pendidikan tinggi sekarang.

Nasih pun berharap agar pasangan Prabowo menyadari pentingnya pendidikan untuk membangun masyarakat.

"Saya mohon kepada presiden terpilih, menganggap pendidikan itu segalanya. Ekonomi kalau enggak ada pendidikan enggak bisa maju, hukum kalau pendidikan enggak bagus, tidak bisa baik," katanya.

"Pesan kami dan para rektor, ingin agar presiden mempunyai fokus dan perhatian luar biasa kepada dunia pendidikan, dan atau peningkatan pendidikan di Indonesia. Itu yang kita sampaikan pada pertemuan," tambah Nasih. 

Belum lama ini dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi dihebohkan dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) secara drastis.

Permasalahan itu muncul sebagai implikasi atas diundangkannya Permendikbudristek 2/2024.

Kenaikan drastis yang ditimbulkan atas dampak dari diberlakukannya Permendikbudristek 2/2024 terjadi di hampir seluruh PTN. Bahkan, beberapa saat lalu muncul kabar calon mahasiswa yang harus mengundurkan diri karena tingginya biaya kuliah.

Atas dasar itu, terjadi penolakan, kecaman, hingga perlawanan yang dilakukan seluruh elemen masyarakat. Bahkan, isu kenaikan biaya kuliah pendidikan membuat DPR memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim untuk menjelaskan hal tersebut. Nadiem juga dipanggil ke Istana oleh Presiden Joko Widodo.

Nadiem pun mengeluarkan pernyataan mengenai pembatalan kenaikan UKT dan IPI pada tahun akademik 2024/2025. Hal ini ditindaklanjuti melalui SE Dirjen Dikti Ristek Nomor: 0511/E/PR.07.04/2024.

Dalam hal ini, SE tersebut hanya membatalkan kenaikan UKT dan IPI pada tahun akademik 2024/2025. Menurut para pemohon, kenaikan UKT dan IPI sangat potensial terjadi di masa yang akan datang atau dalam hal ini pada tahun akademik 2025/2026 dan seterusnya. Hal tersebut setidaknya diafirmasi oleh Jokowi yang menyatakan UKT kemungkinan naik pada tahun depan.

Lihat Juga : Massa HMI Gowa Demo Tolak Tapera, Tutup Jalur Trans Sulawesi

(frd/DAL)

[Gambas:Video CNN]