yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Sejumlah anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/5) siang.

Tujuan kedatangan mereka untuk melakukan audiensi bersama Deputi V Kantor Staf Presiden terkait pembentukan panitia seleksi calon komisioner dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menambahkan dalam audiensi itu mereka telah menyerahkan lebih dari 20 nama calon pansel KPK untuk dipertimbangkan Presiden Jokowi.

"Kami juga menyerahkan satu dokumen yang berisi sejumlah nama usulan dari masyarakat sipil untuk dapat dipertimbangkan, atau diteruskan oleh Deputi V KSP ke meja Presiden agar kemudian dapat dipertimbangkan secara baik," kata Kurnia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/5).

Namun demikian, Kurnia masih enggan membeberkan rekomendasi nama-nama tersebut. Ia hanya memastikan nama-nama yang disodorkan ke KSP adalah mereka yang memahami masalah pemberantasan korupsi secara umum.

Kemudian, mereka yang memenuhi syarat, seperti sosok yang memiliki kompetensi. Mereka yang memiliki integritas alias tidak memiliki rekam jejak yang melawan hukum maupun etika. Serta yang terpenting sosok yang terbebas dari konflik kepentingan.

"Kami tidak bisa sampaikan nama-namanya siapa saja, akan tetapi kami cukup meyakini pihak-pihak yang kami dorong ke pemerintah adalah figur-figur yang betul-betul memahami permasalahan pemberantasan korupsi secara umum dan pemberantasan korupsi yang ada di KPK," kata dia.

Lihat Juga : Muhammadiyah Surati Jokowi soal Pansel: Ini Momentum Emas Pulihkan KPK

Lebih lanjut, Kurnia menyebut ICW tidak ingin pembentukan Pansel Capim KPK kembali bermasalah seperti periode sebelumnya. Ia menilai Jokowi perlu melakukan evaluasi mengingat periode pemerintahannya rampung pada Oktober 2024 mendatang.

Selain itu, ICW meminta agar pembentukan Pansel Capim KPK dilakukan dengan transparan demi mengembalikan citra KPK di masyarakat yang turun dalam beberapa tahun belakangan akibat revisi UU KPK dan pimpinan serta dewas KPK yang bermasalah.

"Minggu ini menjadi minggu yang sangat krusial bagi pemberantasan korupsi, karena berdasarkan pengakuan dari Koordinator Staf Khusus Presiden, awal Juni pansel sudah bekerja," jelas Kurnia.

"Maka dari itu 5-6 hari ke depan kami berharap pemerintah tetap akomodatif dan mempertimbangkan proses seleksi 2019 yang banyak catatan buruk untuk diubah pada proses pemilihan komisioner dan dewas tahun 2024," imbuhnya.

Minta pansel capim dirombak

ICW lebih lanjut meminta agar komposisi Pansel Capim dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029 dirombak. Adapun pemerintah belakangan menyebut Pansel KPK terdiri dari sembilan orang dengan rincian lima orang dari pemerintah dan empat orang dari masyarakat umum yang akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

"Komposisi lima pemerintah dan empat masyarakat itu harus dirombak," kata Kurnia.

Kurnia menilai kursi Pansel KPK harus diisi oleh mereka yang memenuhi syarat, seperti sosok yang memiliki kompetensi. Mereka yang memiliki integritas alias tidak memiliki rekam jejak yang melawan hukum maupun etika. Serta yang terpenting sosok yang terbebas dari konflik kepentingan.

"Kami beranggapan mestinya yang didominasi oleh Pansel KPK adalah orang-orang yang tidak memiliki afiliasi, tidak memiliki kedekatan atau bisa dikatakan mereka yang punya latar belakang independen," imbuhnya.

Lihat Juga : KPK: Pansel Capim Harus Paham Tantangan Pemberantasan Korupsi

Terpisah, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV dan V KSP Rumadi Ahmad menyebut pemerintah terus berupaya mempersiapkan sosok Pansel KPK yang berintegritas dan diterima publik. Rumadi menilai upaya itu penting untuk meningkatkan kredibilitas KPK di masyarakat. Ia juga memastikan puluhan nama rekomendasi Pansel KPK yang disodorkan ICW akan diteruskan ke Presiden Jokowi.

"Iya [diserahkan ke Presiden] melalui tim yang mempersiapkan pembentukan Pansel," ujar Rumadi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana sebelumnya mengatakan panitia seleksi calon pimpinan KPK akan berjumlah sembilan orang dengan rincian lima orang dari unsur pemerintah dan sisanya dari unsur masyarakat. Ari belum bisa membocorkan siapa saja sosok yang akan menjadi pansel tersebut. Menurutnya nama-nama calon anggota pansel capim dan Dewas KPK masih terus digodok.

Pansel akan bertugas melakukan seleksi terhadap para calon pimpinan KPK sebelum diproses DPR untuk tes uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper te

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan susunan Pansel Capim KPK akan diumumkan pada Juni 2024. Jokowi mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan nama-nama itu. Rencananya, sosok-sosok yang akan tergabung dalam Pansel Capim KPK diumumkan pada Juni 2024. Adapun panitia seleksi capim KPK itu nantinya berjumlah sembilan orang yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Lihat Juga : Nurul Ghufron Kode Maju Lagi Capim KPK, Sikap Nawawi Belum Jelas

(khr/DAL)

[Gambas:Video CNN]