yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK dapat diisi oleh orang-orang yang independen, objektif, dan memahami tantangan pemberantasan korupsi ke depan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan pemberantasan korupsi harus dipastikan dapat ditegakkan independensinya agar efektif memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, dengan tidak ada benturan kepentingan maupun risiko terjadi tindak pidana korupsi dalam proses penegakan hukumnya.

"Maka, untuk menjaga dan mengawal independensi KPK salah satunya adalah dengan mengawal pemilihan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK sedari awal," ujar Ali melalui keterangan tertulis, Selasa (14/5).

"Oleh karena itu, Pansel Capim KPK tentunya harus memahami problem dan tantangan pemberantasan korupsi ke depan, dan bekerja secara independen serta objektif dalam memilih para calon pimpinan dan Dewas KPK," sambungnya.

Lihat Juga : Nurul Ghufron Kode Maju Lagi Capim KPK, Sikap Nawawi Belum Jelas

KPK, terang Ali, berharap pimpinan dan Dewan Pengawas terpilih nantinya bisa optimal melaksanakan tugas pemberantasan korupsi yang sejalan dengan visi misi Indonesia Emas 2045, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan berbudaya antikorupsi.

"Sehingga kita bisa meningkatkan kembali kepercayaan dan dukungan publik dalam agenda pemberantasan korupsi nasional," ucap Ali.

Nonpartisan

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mempunyai kriteria tertentu untuk Capim KPK periode selanjutnya. Ia mengatakan kriteria utama capim tersebut adalah tidak memihak kepada partai, golongan, atau paham tertentu alias nonpartisan.

"Dari 8 tahun jalan 9 pengalaman saya di KPK sebagai pimpinan itu kan semakin dia tidak memilik afiliasi dengan instansi tempat asal atau punya hubungan dengan para pejabat-pejabat tinggi yang lain ya itu buat saya lebih bagus," kata Alex di Kantornya, Senin.

Ia menilai kondisi tersebut membuat kerja-kerja pemberantasan korupsi dapat dijalankan secara independen.

"Ketika dia melakukan penindakan, enggak ada sungkan-sungkannya, toh dia enggak kenal dengan siapa pun. Jadi, pimpinan sudah dari, ya ini pendapat saya pribadi ya, sudah mungkin petinggi dari pejabat yang sebelumnya punya networking dengan pejabat-pejabat yang lain, termasuk dengan pengurus partai politik, mungkin ada ya, ada rasa sungkan ketika kemudian berhubungan dengan perkara," imbuhnya.

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini pun menyoroti keberulangan pimpinan KPK dari unsur penegak hukum. Ia ingin ke depan capim dimaksud sudah pensiun sehingga tidak mempunyai keterikatan lagi.

"Kalau misalnya dari polisi ya kita sih berharap sudah pensiun, sudah selesai, sudah tidak ada keinginan untuk kembali ke sana. Kalau dari jaksa ya sudah selesai, enggak ada keinginan untuk kembali ke sana dan lain sebagainya," ucap Alex.

Lihat Juga : Alex Marwata Akui Bantu Ghufron Cari Kontak Irjen Kementan soal Mutasi

"Tentu nanti akan dinilai terkait persoalan profesionalismenya dan juga terkait dengan integritasnya," tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Ari Dwipayana menyebut pembentukan Pansel Capim KPK masih dalam proses dan akan diumumkan pada akhir Mei 2024. Pansel Capim KPK akan berjumlah sembilan orang.

"Terdiri dari lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat yang akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," kata Ari dalam keterangannya dikutip Sabtu (11/5).

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]