yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menyampaikan semua fakta terkait pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR ke penyidik KPK.

Hal itu disampaikan Indra setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar dua jam.

"Ya sebagai warga negara yang baik saya sudah memenuhi panggilan dari penyidik KPK dan hari ini intinya sudah saya sampaikan semua pengetahuan saya tentang fakta-fakta yang saya ketahui, dan saya berkeyakinan penyidik KPK akan bekerja secara profesional," ujar Indra di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/5).

Indra enggan membeberkan materi pemeriksaannya, termasuk ketika dikonfirmasi mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK di DPR beberapa waktu lalu. Ia juga enggan menjelaskan status hukum dirinya.

Lihat Juga : Draf RUU Kementerian: Presiden Bebas Tentukan Jumlah Kementerian

"Tanya ke penyidik, tanyakan penyidik, saya enggak boleh masuk pokok perkara. Ini substansi silakan tanya penyidik. Intinya sudah saya sampaikan," kata Indra.

Ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pada Rabu, 8 Mei 2024 Indra tidak memenuhi panggilan KPK lantaran bentrok dengan agenda kerja.

Sebelumnya, pada Kamis, 14 Maret 2024, Indra juga telah diperiksa sebagai saksi dan didalami perihal perencanaan hingga proses lelang pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. Materi yang sama juga didalami lewat saksi lain yaitu Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah menggeledah empat lokasi berbeda di wilayah Jakarta yakni Gatot Subroto, Tebet, Kemayoran, dan Bintaro.

Beberapa tempat yang digeledah antara lain ruang biro dan staf, hingga ruang kerja Sekjen DPR di Kantor Sekretariat Jenderal DPR pada Selasa (30/4) lalu.

Tim KPK menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang.

Berdasarkan penelusuran Indonesia.com pada laman LPSE DPR, di tahun 2020 untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR, setidaknya terdapat empat pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR.

Yakni Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp10 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS Rp39,7 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok C dan D dengan HPS Rp37,7 miliar; dan Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok E dan F dengan HPS Rp34 miliar. Seluruh tender berstatus selesai.

Lihat Juga : KPK Panggil Azis Syamsuddin Jadi Saksi Kasus Pemerasan Rutan KPK

KPK pun sudah mencegah tujuh orang tersangka bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga Juli 2024.

Mereka ialah Sekjen DPR Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati; Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.

Kemudian Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman (swasta).

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]