yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.

Ghufron menyatakan berkewajiban melaporkan jika mengetahui dugaan pelanggaran oleh insan KPK.

Lihat Juga : Saksi Kasus SYL Sebut BAP di KPK Bocor ke Petinggi Kementan

"Saya sebagai insan KPK memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Perdewas No. 3 tahun 2021 menyatakan: Dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan Komisi wajib: melaporkan apabila mengetahui ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan Komisi," kata Ghufron saat dihubungi, Rabu (24/4).

"Sehingga laporan itu adalah pemenuhan kewajiban saya atas peraturan Dewas sendiri," imbuh dia.

Ghufron mengatakan laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang berupa meminta hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK.

Ia menyebut permintaan informasi dan analisis transaksi keuangan itu menjebol rahasia perbankan. Oleh karenanya, sangat limitatif baik tujuan, prosedur dan pejabatnya.

Ia mengatakan di KPK diatur hanya satu pintu melalui direktorat PJKAKI, sesuai Peraturan KPK tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

"Karena itu Dewas sebagai lembaga pengawasan KPK, bukan penegak hukum dan bukan dalam proses penegakan hukum (bukan penyidik) karenanya tak berwenang meminta analisa transaksi keuangan langsung, harusnya melalui pimpinan," katanya.

Lihat Juga : KPK: Pejabat Punya Aset Kripto Miliaran Rupiah Orang Keuangan

Ia meyakini laporan terhadap anggota Dewas kepada Dewas itu bakal ditindaklanjuti.

"Mari kita hormati proses di Dewas dan saya pasrahkan pada mekanisme ketentuan di Dewas. Saya yakin Dewas akan menindaklanjuti sesuai ketentuan," katanya.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho. (Indonesia/Adhi Wicaksono)

Albertina Ho mengomentari soal laporan itu. Menurutnya, pelaporan karena masalah koordinasi dengan PPATK untuk permintaan informasi tentang transaksi keuangan mencurigakan.

"Saya dilaporkan masalah koordinasi dengan PPATK untuk permintaan informasi tentang transaksi keuangan yang mencurigakan dalam pengumpulan bukti-bukti kasus Jaksa TI yang dilaporkan diduga melanggar etik karena menerima gratifikasi/suap," katanya.

Albertina mengatakan dirinya mewakili Dewas dalam melakukan koordinasi dengan PPATK, karena ditunjuk sebagai PIC (person in charge) masalah etik.

Ia menyebut koordinasi Dewas dengan KPK berdasar SE Kemenpan RB Nomor 1 tahun 2012.

Lihat Juga : KPK: Biaya Angkut Distribusi APD di Kemenkes Lebihi Batas Standar

"Jadi saya dilaporkan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewas KPK. Hanya saya yang dilaporkan padahal keputusan yang diambil Dewas kolektif kolegial," katanya.

(yoa/pmg)

[Gambas:Video CNN]