yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Amerika Serikat menyinggung masalah penerapan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mulai dari kasus pembunuhan yang didalangi Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan.

Dalam laporan berjudul "Indonesia Human Rights Report 2022" yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS, Washington menyoroti dugaan pelanggaran HAM dilakukan aparat keamanan Indonesia. 

Lihat Juga : Kemlu Buka Suara soal Dugaan Jual-Beli Senjata RI ke Junta Myanmar

"Permasalahan hak asasi manusia yang signifikan mencakup laporan yang bisa dipercaya mengenai: pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang yang dilakukan pasukan keamanan pemerintah; penyiksaan polisi; kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa; penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; pelanggaran serius dalam konflik di Provinsi Papua," demikian bunyi laporan tersebut.

Indonesia.com telah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, untuk meminta tanggapan pemerintah terkait laporan AS soal masalah HAM di Indonesia ini. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban.

Berikut delapan masalah HAM di Indonesia yang disinggung AS dalam laporannya:

1. Pembunuhan Brigadir J

Salah satu isu yang dibahas AS dalam laporannya ini yakni soal pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) oleh Mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo.

Pada 12 Agustus, Sambo mengaku di persidangan ia mendalangi rencana pembunuhan Brigadir J dan menyamarkan pembunuhan itu sebagai baku tembak.

Dalam proses penyelidikan jenazah Brigadir J diautopsi. Hasilnya muncul bukti penyiksaan dan luka tembak seperti eksekusi.

Meskipun motif pembunuhan tak jelas, beberapa media melaporkan Brigadir J berencana membocorkan dugaan aktivitas ilegal Sambo, termasuk menjalankan jaringan perjudian.

[Gambas:Video CNN]

2. Tragedi Kanjuruhan

Laporan tersebut juga membahas soal Tragedi Kanjuruhan. Pada Oktober 2022 lalu, polisi menembakkan setidaknya 11 butir gas air mata ke arah penonton di Stadion Kanjuruhan sebagai bentuk pengendalian massa usai pertandingan sepak bola.

"Ini memicu terjadinya insiden berhimpitan fatal yang mengakibatkan 135 kematian, termasuk 43 anak-anak," demikian laporan itu.

Imbas insiden ini, polisi menyatakan enam orang sebagai tersangka Tragedi Kanjuruhan, 10 anggota polisi diberhentikan, dan 18 lainnya dalam proses penyelidikan.

3. Kasus karyawan Hollywings hingga Fatya-Haris

AS juga menyoroti kebebasan berekspresi di Indonesia yang dianggap membatasi kritik. Misalnya dalam kasus karyawan Hollywing yang disebut melakukan penistaan agama, kekerasan terhadap jurnalis, dan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Fatia Maulidiyanti-Haris Azhar.

Selain itu, AS menyoroti diskriminasi terhadap LGBT, masyarakat adat, dan kekerasan terhadap perempuan.

Pilihan Redaksi Rusia Ancam Hancurkan Militer Inggris-Pabrik Rudal Jerman Tanpa Ampun Siapa Putra Prigozhin yang Diwarisi Jadi Bos Wagner Group? Kongres Debat soal Anggaran, AS Terancam Kehabisan Duit Bantu Ukraina

4. Konflik Wadas

AS juga menyoroti sikap pemerintah yang mengambil alih lahan untuk kepentingan publik di Wadas.

Sejumlah LSM, lanjut laporan AS, menuduh pemerintah menyalahgunakan kewenangannya untuk mengambil alih atau memfasilitasi pembebasan lahan oleh swasta untuk proyek-proyek pembangunan, seringkali tanpa kompensasi yang adil.

Pada Februari, pasukan polisi dalam jumlah besar dikerahkan untuk menanggapi protes di Wadas, Jawa Tengah, yang menentang pembangunan Bendungan Bener dan aktivitas pertambangan di komunitas mereka.

Media melaporkan ribuan petugas polisi tiba di desa tersebut, memasuki rumah-rumah dan mengintimidasi warga, termasuk menahan anak-anak dan orang tua," demikian laporan AS.

Sebanyak 67 penduduk desa ditahan, sebagian besar dibebaskan tanpa tuduhan setelah penahanan singkat.

Aktivis menuduh polisi mencoba mengintimidasi warga desa untuk memfasilitasi proyek pembangunan.

Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

---