yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak akan ditunda karena Pilkada 2024.

Anas mengakui memang ada keterlambatan dari target awal pengumpulan formasi pada 5 April 2024, yang diperpanjang ke 30 April 2024. Menurutnya, penyelesaian formasi CPNS tahun ini terkendala di tingkat kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

"Kenapa tidak segera diumumkan? Karena tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya, formasi detail langsung dari Kemenpan RB, sekarang kami serahkan ke K/L masing-masing, termasuk pemda karena mereka yang tahu prioritas masing-masing," jelasnya dalam Konferensi Pers Progres Pengadaan ASN 2024 di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

"Ternyata justru ketika kita berikan ini bukan mudah dan membutuhkan koordinasi yang terus kita kerjakan. Yang semula deadline terakhir 5 (April 2024), kami perpanjang ke 20, perpanjang lagi ke 30 (April 2024). Sebagian K/L sudah selesai, sebagian belum," sambung Anas.

Lihat Juga : BKN Antisipasi Calon ASN Mendadak Resign Jelang Seleksi CPNS 2024

Ia lantas merinci 3 alasan utama pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) molor.

Pertama, masih ada instansi yang belum selesai merinci usulan CPNS, khususnya mereka dengan alokasi formasi cukup besar. Anas mencontohkan salah satu kementerian dengan formasi 110 ribu calon abdi negara, di mana hingga saat ini masih melakukan pemetaan jabatan.

Kedua, Anas mengatakan ada keterlambatan informasi terhadap data non-ASN, mulai dari jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, hingga jabatan yang diusulkan. Ketiga, pemutakhiran data jabatan yang belum diselesaikan instansi pada pelayanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dari 602 instansi pemerintah yang diminta mengusulkan formasi CPNS 2024, sudah ada 152 instansi yang divalidasi BKN. Sisanya, 371 instansi tengah dalam proses validasi dan 39 instansi sudah mengirim rincian formasi.

Lihat Juga : ANALISIS Untung Buntung Status Internasional 18 Bandara Dicabut

Kemudian, 36 instansi lainnya masih dalam proses perincian formasi CASN. Anas menyebut tinggal 4 instansi yang sejauh ini belum membuat rincian formasi.

"Terkait kemarin adanya harapan dari Ombudsman agar seleksi CPNS ditunda setelah pilkada, kami ingin sampaikan bahwa ini adalah keputusan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Telah diputuskan bersama Komisi II (DPR RI) bahwa penyelesaian tenaga non-ASN selambat-lambatnya diselesaikan pada Desember 2024. Sehingga, pertama, dari sisi regulasi ini tidak mungkin ditunda," jelas Anas.

Ia meminta seluruh pihak tidak perlu khawatir ada kecurangan. Apalagi, terhadap aksi politikus yang menjual janji kepada pendukungnya bisa langsung diterima menjadi PNS jika memilih mereka.

Anas menegaskan upaya tersebut tak akan bisa dilakukan. Ia menyebut tenaga non-ASN yang akan diangkat menjadi ASN, terutama di daerah, sudah dikunci berdasarkan database BKN.

"Sehingga kekhawatiran adanya data baru tumpang tindih dimasukkan karena proses politik di daerah, hemat kami ini jadi catatan, tapi menurut kami tidak (akan terjadi) karena harus tercantum di BKN," tegasnya.

Kedua, Menpan RB Anas berjanji menggelar seleksi CPNS dengan menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Ia mencontohkan adanya livescore saat para peserta tes mengikuti ujian.

Livescore tersebut bisa dilihat langsung oleh orang tua, keluarga, atau sanak saudara peserta tes. Anas yakin teknologi ini bisa menjamin ketepatan, transparansi, dan mengusir joki.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih sebelumnya mengusulkan agar CPNS tahun ini ditunda. Ia berharap pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan usulan tersebut mengingat akan ada pilkada pada November 2024 mendatang.

Najih menilai penundaan CPNS 2024 agar seleksi terhindar dari janji-janji politik di pemilihan kepala daerah. Ia berpandangan politikus yang mentas di Pilkada 2024 rentan menjanjikan posisi ASN agar orang-orang memilihnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)