yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim kebijakan hilirisasi nikel telah membuka lapangan kerja hingga 40 kali lipat.

Ia memberi contoh hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang bisa menyediakan pekerjaan bagi 71.500 tenaga kerja. Padahal, sebelumnya, hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut dalam pengolahan nikel di wilayah itu.

"Kemudian di Maluku Utara sebelum hilirisasi hanya 500 orang, setelah hilirisasi menjadi 45.600 pekerja yang bekerja di hilirisasi nikel di sana," kata Jokowi dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028, Senin (31/7).

Lihat Juga : Jokowi Teruskan Hilirisasi Meski Ditentang WTO dan Diwanti-wanti IMF

Tak hanya dari sisi tenaga kerja, Jokowi mengatakan hilirisasi juga menambah nilai ekspor nikel dari Rp31 triliun pada 2015 menjadi Rp510 triliun saat ini.

Ia juga menyebut negara juga mendapat keuntungan atas hilirisasi dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia memberi contoh negara mendapat pendapatan yang besar dari hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Namun ia enggan menyebutkan jumlah yang didapatkan negara dari hilirisasi nikel di wilayah itu.

"Saya sebetulnya mau buka yang di Morowali negara dapat berapa, tapi ini rahasia Dirjen Pajak, tapi besar sekali. Saya kaget juga dapat angkanya," kata Jokowi.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Atas dasar itu, Jokowi mengatakan kebijakan hilirisasi akan dilanjutkan meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel di World Trade Organization (WTO).

Hilirisasi juga akan berlanjut meski Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain.

"Hilirisasi harus kita teruskan meskipun digugat WTO, meskipun diberi peringatan IMF, apapun barang ini harus kita teruskan," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

(fby/dzu)