yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Kementerian Keuangan membantah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyatakan perekonomian Indonesia mandek selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan mulai dari permasalahan yang kami nilai penting yaitu klaster pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, sembilan tahun ini terjadi sejumlah kemandekan dan kemunduran serius," ujar AHY dalam pidato di kanal Youtube Partai Demokrat.

Menanggapi, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menekankan justru perekonomian Indonesia saat ini terbilang paling bagus di antara negara lain. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang berhasil bertahan di atas lima persen di saat banyak negara lain masih dalam tekanan.

Lihat Juga : Stafsus Sri Mulyani Respons Pidato AHY soal Ekonomi RI Mandek

Berikut 14 poin bantahan Yustinus melalui akun Twitternya:

Pertama, ia menyebut pidato AHY menggelitik lantaran saat dunia menjuluki RI sebagai titik terang di tengah suramnya ekonomi global, AHY justru menuding ekonomi Indonesia mandek.

Kedua, Yustinus mengatakan pemerintah justru tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur demi mengejar kemajuan, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan menumbuhkan sektor ekonomi baru. Dengan demikian, maka daya saing akan ikut naik dan kesejahteraan merata. "Ini prasyarat niscaya bagi Indonesia untuk maju," kata Yustinus.

Ketiga, ia menyebut pemerintah mengakselerasi infrastruktur tanpa mengabaikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin.

Keempat, Yustinus mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan UMKM serta untuk masyarakat miskin dan rentan dilakukan melalui subsidi bunga, UMi, dan KUR.

Kelima, ia memaparkan pada 2022 dukungan UMKM terealisasi sebesar Rp26,1 triliun, KUR tersalur Rp364,3 triliun untuk 7,6 juta debitur. Selain itu, pemerintah memberikan jaminan korporasi Rp2,2 T untuk delapan debitur.

Lihat Juga : Sri Mulyani Siapkan Rp1 T Buat Bonus Pemda Menang Lawan Inflasi

Keenam, Yustinus memaparkan belanja pegawai tumbuh rata-rata 3,8 persen sejak 2019 hingga 2022. Kenaikan belanja pegawai digunakan untuk kenaikan gaji dan pensiun pokok, THR, gaji ke-13, serta perbaikan tukin K/L.

Untuk tenaga pendidik, pemerintah memberikan tunjangan profesi guru (TPG) non PNS untuk 577 ribu dan TPG PNS untuk 1,06 juta guru.

"Tukin ini penilaian yang lebih fair karena didasarkan pada capaian kinerja. Selanjutnya, kita tunggu kejutan dalam Pidato Presiden RUU APBN 16 Agustus nanti," katanya.

Ketujuh, Yustinus menanggapi pidato AHY yang mengatakan prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya. Secara khusus, AHY menyebut subsidi listrik untuk kalangan miskin, subsidi solar untuk nelayan, dan subsidi pupuk untuk petani, harusnya lebih diperkuat dan tepat sasaran.

Yustinus lalu memaparkan subsidi pupuk cenderung naik rata-rata 36,8 persen selama 2019-2022. Pemerintah disebut menyiapkan dan mematangkan skema subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran.

Kedelapan, pemerintah disebut menjamin petani menjual hasil panen pada harga terbaik dengan menerapkan kebijakan SSRG (Skema Subsidi Resi Gudang).

"Mestinya Mas AHY masuk ke dalam detail dan mengkritik formulasi dan implementasi, tak sekadar melempar tudingan tanpa dasar," katanya.

Lihat Juga : Jokowi Minta Pengusaha Ikut Turun Tangan Atasi Stunting

Kesembilan, Yustinus menanggapi tudingan AHY yang mengatakan pertumbuhan ekonomi RI stagnan di 5 persen hingga meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Stafsus Sri Mulyani itu lalu memaparkan pada 2022 ekonomi RI tumbuh 5,3 persen dan tertinggi dalam satu dekade terakhir, serta lebih kuat daripada rata2 kawasan regional.

Atas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut, pemerintah diklaim berhasil menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

"Jadi mana data yang menunjukkan kemiskinan dan pengangguran meningkat? Sebaiknya tidak ahistoris, mengabaikan pengaruh dan dampak pandemi covid-19 dan dinamika perekonomian global beberapa waktu terakhir," katanya.

Kesepuluh, ia menjelaskan soal kondisi ekonomi Indonesia. Pada 2018 dan 2019, ekonomi RI stabil masing-masing di 5,2 persen dan lima persen.
Menurutnya, angka itu lebih baik dari negara-negara lain di dunia.

Kesebelas, Yustinus menyampaikan Rp492 triliun atau 52,5 persen dari belanja pemerintah pusat semester I 2023 diarahkan untuk melindungi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Lihat Juga : Badan Pangan Perpanjang Umur Simpan Daging Demi hadapi El Nino

Kedua belas, Yustinus merespons pernyataan AHY yang menyebut pemerintah harusnya memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha saat krisis ekonomi. Ia menyebut pemerintah setiap tahun menggelontorkan ratusan triliun untuk belanja perpajakan, termasuk tax holiday untuk industri pionir serta aturan UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak dikenakan PPh.

Ketiga belas, Yustinus membantah tudingan AHY yang menyebut pemerintah berdalih bahwa dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60 persen. Ia menyebut pemerintah tidak berdalih karena dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah utang diatur maksimal 60 persen dari PDB.

Keempat belas, Yustinus menanggapi permintaan AHY agar pemerintah menghentikan penambahan utang. Yustinus mengatakan dengan menghentikan utang, maka kesempatan untuk belanja pada sektor prioritas bisa hilang.

"Karena faktanya, meskipun utang bertambah 1,6 kali, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur karena alokasi anggaran naik 2,3 kali; pendidikan naik 1,3 kali; kesehatan naik 1,9 kali; dan perlindungan sosial naik 3,8 kali," kata Yustinus.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/dzu)