Sinyal Keras Jokowi Emoh Turuti Mau IMF Longgarkan Ekspor Nikel Cs

Presiden Jokowi bertekad terus melanjutkan hilirisasi dan memperketat ekspor mineral mentah meski digugat sejumlah negara ke WTO dan 'ditentang' IMF. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).

Jakarta, Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap meneruskan program hilirisasi bahan mentah meski dalam praktiknya kebijakan tersebut penuh tantangan.

Tantangan tersebut seperti gugatan Uni Eropa (UE) ke World Trade Organization (WTO) atas larangan ekspor nikel Indonesia. Dalam gugatan ini RI kalah, namun akan terus melawan.

Jokowi juga menegaskan hilirisasi akan berlanjut meski Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina Cs Usai Naik per 1 Agustus

"Hilirisasi harus kita teruskan meskipun digugat WTO, meskipun diberi peringatan IMF, apapun barang ini harus kita teruskan," kata Jokowi dalam dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028, Senin (31/7).

Menurutnya, hilirisasi memberikan manfaat termasuk dalam pembukaan lapangan kerja. Jokowi mencontohkan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah telah menyediakan lapangan kerja bagi 71.500 tenaga kerja dari sebelumnya 1.800 tenaga kerja.

Kemudian di Maluku Utara sebelum hilirisasi hanya ada 500 orang yang bekerja di pengolahan nikel. Namun setelah ada hilirisasi naik menjadi 45.600 pekerja.

Tak hanya dari sisi lapangan kerja, Jokowi mengatakan negara juga mendapat keuntungan atas hilirisasi dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia memberi contoh negara mendapat pendapatan yang besar dari hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Namun, mantan wali kota Solo itu enggan menyebutkan jumlah yang didapatkan negara dari hilirisasi nikel di wilayah itu.

"Saya sebetulnya mau buka yang di Morowali negara dapat berapa, tapi ini rahasia Dirjen Pajak, tapi besar sekali. Saya kaget juga dapat angkanya," kata Jokowi.

IMF sebelumnya meminta Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

yoldash.net