yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Penyebaran berita bohong, hoaks, hingga disinformasi makin marak jelang Pemilu 2024. Simak cara agar tidak mudah kegocek hoaks pemilu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, data kementeriannya mencatat dari Januari hingga Oktober 2023 sudah ada 98 konten hoaks terkait pemilu. Jumlah tersebut naik 10 kali lipat dari jumlah hoaks yang tersebar pada tahun 2022, yakni hanya 10 konten.

"Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022, hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober, terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibanding tahun lalu," jelas Budi di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

Lihat Juga : Konten Hoaks Melonjak Jelang Pemilu 2024, Cek Datanya

Lalu, bagaimana cara agar terhindar dari hoaks, terutama buat emak-emak yang rentan terpapar di Facebook dan grup WhatsApp?

Menurut Budi, ada tiga cara agar masyarakat tidak disesatkan oleh informasi yang tidak benar atau hoaks.

Pertama, jangan mudah terpancing dengan berita sensasional yang memacu emosi. Berita-berita ini biasanya membuat pembacanya membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya lebih dulu.

Menurut Budi seharusnya ketika menemukan berita atau informasi dengan tampilan atau judul sensasional, masyarakat tidak langsung membagikan dan justru melakukan cek dan ricek kembali.

Lihat Juga : Facebook Jadi 'Raja' Hoaks Pemilu, Menkominfo Bongkar Penyebabnya

Kedua, pastikan bahwa sumber berita tersebut dipercaya dan memiliki reputasi baik. "Serta pastikan berita tersebut didasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hanya sekedar opini subjektif," jelas dia.

Ketiga, bandingkan berita ketika menemukan berita yang terdengar mencolok atau kontroversial. Menurut dia penting untuk mencari informasi lain yang serupa dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan kebenarannya.

Budi mengatakan penyebaran hoaks mengenai Pemilu menjadi kekhawatiran semua pihak. Menurutnya hal ini dapat menurunkan kualitas demokrasi dan juga memecah belah persatuan bangsa.

"Akibatnya, pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust, ketidakpercayaan antarwarga bangsa," ujar dia.

"Sebagai contoh beberapa waktu lalu, kami menemukan disinformasi bahwa Pak Prabowo [Subianto] gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah MK kabulkan batas usia. Selain itu, beredar disinformasi KPU menolak Ganjar [Pranowo] menjadi capres karena ingin menjegal Anies Baswedan," sambungnya.

Lihat Juga : Kominfo Bongkar Cara Produksi Video Deepfake Jokowi Berbahasa Mandarin

Menurut Budi, hoaks tersebut tak hanya menyasar kepada para bakal pasangan capres dan cawapres, tapi juga menyerang reputasi KPU dan penyelenggara pemilu lainnya yang bertujuan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

"Isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap pemilu kita," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(tim/dmi)