Kemendikbud Kritik Anggaran Pendidikan Dipakai Sekolah Kedinasan

Kemendikbudristek menyinggung sejumlah sekolah kedinasan dari institusi Polri dan BIN yang selama ini masih menggunakan anggaran fungsi pendidikan.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengkritik penggunaan anggaran fungsi pendidikan untuk mendanai sekolah kedinasan yang masih berjalan hingga saat ini. Ilustrasi (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Jakarta, Indonesia --

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengkritik penggunaan anggaran fungsi pendidikan untuk mendanai sekolah kedinasan yang masih berjalan hingga saat ini.

Suharti menilai praktik tersebut melanggar Undang-undang Dasar (UUD) dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Karena menurut Undang-undang pendidikan kedinasan itu justru tidak boleh masuk sebagai anggaran fungsi pendidikan itu pertama," kata Suharti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Melanggar) UUD dan juga UU sisdiknas yang kemudian ada keputusan MK tahun 2007," sambungnya.

Lihat Juga :

PPDB Banten 2024 Dibuka, Ini Link, Syarat, dan Cara Daftarnya

Menurutnya, tak seharusnya anggaran fungsi pendidikan dengan besaran 20 persen dari APBN turut digunakan untuk membiayai sekolah kedinasan.

Ia pun menyinggung sejumlah sekolah kedinasan dari institusi Polri dan BIN yang selama ini masih menggunakan anggaran fungsi pendidikan.

"Jadi harusnya yang seperti di BIN di Polri dan sebagainya tadi harusnya tidak masuk di 20 persen anggaran belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan," ujarnya.

Sebelumnya, penggunaan anggaran fungsi pendidikan untuk kampus kementerian (pendidikan kedinasan) juga sempat disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya menemukan anggaran fungsi pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk sekolah kedinasan.

"Kita lihat berapa sih yang ke mahasiswa PTN? Ternyata cuma Rp7 triliun, sementara Rp32 triliun ada di perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian/lembaga," kata Pahala saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (14/6).

Lihat Juga :

Kemendikbudristek Minta Tambah Anggaran Rp25 T untuk 2025

Pemerintah menyediakan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen pada APBN 2024.

Anggaran itu terbagi atas alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibanding anggaran pendidikan tahun 2023 yang mencapai Rp612,2 triliun.

Kemendikbudristek sendiri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp25 Triliun untuk program 2025 dari pagu indikatif sebesar Rp83,19 triliun.

(mab/fra)

[Gambas:Video CNN]

yoldash.net