yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Sukamto mendesak pemerintah menindak tegas Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menayangkan iklan judi online.

Ia mengatakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa PSE wajib melakukan swa sensor terhadap iklan judi online.

Lihat Juga : Cerita Rangga Hidup dan Kuliah Hancur Imbas Kecanduan Judi Online

"Begitu muncul lagi iklan (judi online), itu PSE-nya yang kena, bukan saja pengiklannya," katanya dalam Polemik Trijaya FM, Sabtu (15/6).

"Kalau negara ini serius mengurus, bukan hanya si pemilik aplikasi, tapi juga penyelenggara sistem elektronik seluruhnya dijerat biar kapok semua," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan telah menindak tegas PSE yang masih menyebarkan konten online berupa teguran dan pemutusan akses.

Salah satunya Telegram yang sudah diberikan teguran dua kali. Jika masih membiarkan konten judi online, maka Telegram akan diblokir.

"Kalau Telegram kan aplikasi yang sifatnya privat jadi yang kita blokir adalah aplikasinya. Artinya orang se-Indonesia tidak bisa memakai Telegram," katanya.

Lihat Juga : Kerja Satgas Pemberantasan Judi Online Hanya Sampai 31 Desember 2024

Presiden Jokowi memberikan atensi khusus atas kasus judi online yang berujung pembunuhan. Ia meminta seluruh lapisan masyarakat menghentikan maraknya judi online.

Jokowi juga membentuk Satuan (satgas) Pemberantasan Judi Online.

Pembentukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Keppres diteken Jokowi pada Jumat (14/6).

"Untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas," bunyi Pasal 1 beleid tersebut.

(fby/fra)

[Gambas:Video CNN]