yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Komisi VIII DPR melakukan pengawasan langsung sebanyak dua tahap dalam pelaksanaan haji tahun ini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa pengawasan ini dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah haji.

Lihat Juga : Muhadjir: RS Haji Indonesia di Saudi Beroperasi Musiman lalu Mangkrak

"Kami yang pertama ini akan ke Madinah, yang kedua masuk Mekkah, baru nanti sebaliknya mereka ke Madinah, kami yang bertahan di Mekkah. Jadi sebelum pelaksanaan ibadah haji kami lihat di Madinah, setelah ibadah haji kami lihat di Mekkah. Teman-teman yang di Mekkah akan ke Madinah setelah pelaksanaan Haji untuk melihat situasi di sana. Ini kita bikin dua shift," jelas Marwan di Bandara Soekarno Hatta, Kamis (6/6)

Pada tahap pertama, tim pengawasan akan fokus pada pelaksanaan ibadah di Madinah, khususnya mengenai pelaksanaan Arbain, yaitu shalat berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali.

"Sejauh ini, pelaksanaan tahun ini tidak ada komplain dari jamaah dibanding tahun lalu. Tahun lalu sering ribut karena jamaah dikeluarkan dari hotelnya sebelum selesai Arbain. Kali ini kami akan lebih mendengar dan fokus pada layanan ini," tambahnya.

Marwan juga menyoroti masalah yang mungkin timbul akibat penambahan 20 ribu jamaah haji tahun ini, terutama berkaitan dengan mobilisasi.

"Penambahan ini tentu membuat ruang semakin sempit. Kami mengkhawatirkan pergeseran jamaah dari satu tempat ke tempat lain, khususnya dari Arafah ke Muzdalifah dan dari Muzdalifah ke Mina, karena bus yang disediakan tidak cukup," kata Marwan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Komisi VIII mengusulkan agar sebagian jamaah mabit di dalam mobil agar tidak terjadi keterlambatan seperti tahun sebelumnya.

"Kami menyarankan agar jamaah kita dibagi, sekitar 50 ribu jamaah mabit di dalam mobil. Kami ingin mendapatkan penjelasan dari pemerintah apakah ini sudah siap, supaya menghindari kejadian jamaah terlantar," tambahnya.

Selain itu, Komisi VIII juga mengusulkan agar jamaah yang kemampuan lebih secara finansial kembali ke hotel setelah melontar di Mina, demi mengurangi kepadatan di tenda Mina.

"Kami menyarankan bagi jamaah yang punya kemampuan kembali ke hotel setelah melontar, karena di Mina tidak cukup ruang untuk merebahkan tubuh. Ini akan kami uji coba tahun ini," ujarnya.

Sesuai dengan tagline pemerintah tahun ini, pengawasan haji juga akan lebih fokus pada pelayanan terhadap jamaah lansia.

"Pelayanan harus ramah lansia, mulai dari makanan hingga pemondokan. Kami akan cek apakah pemerintah sudah mempersiapkan ini dengan baik," kata Marwan.

Pilihan Redaksi NasDem Ajak Partai Lain Usung Ilham Habibie di Pilkada Jabar Surya Paloh Ungkap Alasan Usung Ilham Habibie di Pilkada Jabar 2024 PAN Usung Petahana di Pilkada Maluku dan Jambi

Terkait jamaah yang baru pertama kali pergi ke luar negeri, Marwan mengingatkan petugas haji untuk fokus melayani jamaah yang sering tersasar.

"Petugas haji harus konsentrasi melayani jamaah, bukan hanya beribadah sendiri, agar jamaah yang tersasar bisa segera ditemukan," tegasnya.

Marwan juga menanggapi isu sekitar 100 ribu WNI yang tidak memiliki visa haji resmi, dirinya menyarankan pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pihak yang melanggar.

"Kami sudah mengingatkan pemerintah bahwa visa ziarah atau visa lainnya harus ditahan selama pelaksanaan ibadah haji. Kami menyarankan pemerintah untuk membekukan travel yang menelantarkan jamaah dan menyeret yang tidak berizin ke pidana," pungkasnya.

Dengan pengawasan langsung ini, diharapkan seluruh proses ibadah haji tahun ini berjalan lancar dan jamaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk.

(csp/rds)

[Gambas:Video CNN]