yoldash.net

Denpasar, Indonesia --

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya merespons siaran pers Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) terkait dugaan aksi premanisme hingga intimidasi atas Forum Air untuk Rakyat (People's Water Forum/PWF) di Denpasar pada Mei lalu.

Mahendra menegaskan aparat, terutama Pemprov Bali, tidak pernah melarang kegiatan adanya diskusi yang dilakukan PWF di Pulau Dewata tersebut. Meskipun kegiatan PWF itu berbarengan dengan KTT World Water Forum (WWF) yang juga digelar di Bali pada pekan sama.

Dia pun menyatakan persoalan dugaan aksi premanisme hingga intimidasi itu sudah ditangani Polda Bali. Pihaknya pun mempercayakan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi untuk diselesaikan kepolisian.

"Yang jelas kami dari Pemprov Bali tidak pernah melarang adanya penyampaian aspirasi, baik dalam bentuk diskusi ilmiah. Itu kan bagus sekali dan tentu itu sudah ditangani tersendiri oleh Polda Bali, kita tunggu saja," kata dia, usai menghadiri acara Porjar Provinsi Bali tahun 2024, di Denpasar, Bali, Senin (3/6).

"Iya (kita menyerahkan ke Polda Bali), kita tidak pernah melarang itu, berbeda aspirasi dan pandangan itu hal yang wajar dan tidak ada masalah," imbuhnya.

Lihat Juga : Panitia Forum Air Rakyat Laporkan Ormas PGN ke Polda Bali

Dikutip dari situs resmi OHCHR, dalam siaran pers yang diterbitkan 30 Mei 2024, para pakar independen PBB mengatakan sangat terganggu atas laporan ancaman dan intimidasi yang memaksa pembatalan kegiatan PWF yang memang paralel digelar dengan momentum World Water Forum (WWF) di Bali yang digelar pada 18-25 Mei 2024.

Intimidasi itu dialami  pembela air dan HAM, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Bahkan eks Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang menjadi salah satu pembicara mengalami pengadangan oleh sejumlah orang diduga berasal dari ormas sehingga tak bisa masuk ke dalam bangunan tempat PWF digelar.

Pentolan ormas PGN saat hendak membubarkan acara Forum Air untuk Rakyat di sebuah hotel, Senin (20/5/2024). (Detikcom/Rizki Setyo Samudero)

Lihat Juga : Komnas HAM: Keamanan Forum Air Rakyat Bali Tanggung Jawab Pemerintah

Selain itu, Pelapor Khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi (UN Special Rapporteur on The Rights to Water and Sanitation) Pedro Arrojo Agudo juga diadang tak bisa masuk ke dalam hotel tersebut. Bahkan, ketika Agudo sudah menunjukkan dokumen dirinya sebagai pelapor khusus PBB kepada diduga aparat dan staf di antara orang-orang diduga dari ormas tertentu tersebut.

"Kami menerima laporan bahwa penyelenggara lokal dari PWF telah dilecehkan dan diintimidasi oleh sejumlah pihak, termasuk polisi dan militer sejak awal Mei" demikian siaran pers di situs resmi OHCHR..

"Sampai saat ini, meskipun kedua forum mengambil pendekatan yang berbeda, mereka bisa digelar berbarengan dengan saling menghargai. Keseimbangan ini kini telah rusak. Pandangan kritis seharusnya diperbolehkan dan dihormati dalam setiap masyarakat demokratis," kata para ahli itu.

Mereka pun menegaskan bahwa sudah tugas pemerintah Indonesia dan di bawahnya untuk menjamin keamanan dari semua orang di dalam negara tersebut.

"Termasuk [keamanan] aktivis Indonesia dan pelindung HAM dan air, dan memastikan mereka dapat melakukan pekerjaan HAM mereka dan menggunakan hak mereka untuk berkumpul dan berserikat dengan damai," kata ahli.

Lihat Juga : LBH Bali: Pelapor Khusus PBB Diadang Masuk Diskusi PWF

(kdf/kid)

[Gambas:Video CNN]