yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengklaim Mantan Presiden RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak keberatan jika UUD 1945 diamendemen atau direvisi.

Orang yang akrab disapa Bamsoet itu mengaku sudah berbicara mengenai hal tersebut saat mendatangi kediaman SBY di Cikeas pada hari ini, Selasa (28/5).

"Pak SBY tadi menyampaikan mengamendemen UUD NRI 1945 bukanlah hal yang tabu, selama ada alasan yang tepat," ucap Bamsoet mengutip detik.com.

Lihat Juga : Bamsoet Usul Presidential Club Gagasan Prabowo Dilembagakan Jadi DPA

Bamsoet menyebut SBY menekankan pada kajian yang mendalam terlebih dahulu jika UUD 1945 ingin direvisi. Tujuannya agar amendemen benar-benar dilakukan terhadap pasal-pasal tertentu.

"Apa yang sudah benar dipertahankan, apa yang masih dianggap kurang diperbaiki," ucap Bamsoet.

Pembicaraan antara Bamsoet dengan SBY juga menyinggung soal praktik pemilihan umum secara langsung atau proporsional terbuka.

Bamsoet mengatakan perlu ada kajian mendalam karena sistem coblos langsung selama ini kerap diwarnai politik uang.

Calon anggota legislatif acap kali membutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit. Sering pula terikat pada sponsor dan kekuatan oligarki yang menyokong dana saat kampanye.

"Pak SBY merasakan langsung parahnya money politic pada Pemilu 2024 lalu. Biaya yang dikeluarkan para Caleg pada saat pemilu cenderung mahal. Bahkan, disebut ada Caleg yang sampai mengeluarkan uang Rp 40 miliar hingga Rp 100 miliar untuk menjadi anggota DPR RI," kata Bamsoet.

Dia mengatakan SBY memberi saran agar ada kajian untuk melihat manfaat dan kerugian dari pemilihan langsung dalam pemilu.

Lihat Juga : Bamsoet Ungkap JK Dorong Evaluasi Ambang Batas Presiden dan Parlemen

Bamsoet menyebut tidak menutup kemungkinan kajian juga menemukan kerugian dari sistem pemilihan langsung.

"Kita semua tentu tidak ingin sistem demokrasi Indonesia ke depan terus berdasarkan NPWP atau nomor piro wani piro. Akibatnya nanti negara terjebak pada kekuasaan oligarki dan plutokrasi. Karena itu, kita perlu merefleksi kembali pelaksanaan sistem demokrasi pemilihan langsung di Indonesia," ucap Bamsoet.

Bamsoet didampingi sejumlah petinggi MPR lainnya saat berkunjung ke kediaman SBY. Mereka adalah Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, dan Syarief Hasan.

Baca selengkapnya di sini.

(tim/bmw)

[Gambas:Video CNN]