KPK Temukan Pejabat Punya Aset Kripto Miliaran dalam LHKPN 2023

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengaku pencucian uang lewat kripto menjadi modus baru. Ia mengaku baru mempelajari hal tersebut.

KPK mengungkap ada pejabat yang mempunyai aset kripto senilai miliaran rupiah saat memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023. KPK tidak menyebut identitas pejabat tersebut. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada pejabat yang mempunyai aset kripto senilai miliaran rupiah saat memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023. KPK tidak menyebut identitas pejabat tersebut.

"Saya memeriksa LHKPN, dua orang punya aset kripto. Masing-masing individu punya miliaran (rupiah)," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/4).

Lihat Juga :

Daftar Aliran Uang SYL yang Terkuak di Sidang Korupsi Kementan

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikan Pahala saat menjawab pertanyaan mengenai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin cepat pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) termasuk menggunakan kripto.

"Orang keuangan pokoknya," imbuhnya.

Pahala mengaku pencucian uang lewat kripto merupakan modus baru. Ia pun mengaku baru mempelajari hal tersebut.

"Saya juga enggak ngerti. Baru belajar saya. Ini benar enggak sih harga (kripto) nilainya segini," katanya.

Lihat Juga :

KPK: Biaya Angkut Distribusi APD di Kemenkes Lebihi Batas Standar

Dalam sambutannya di acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/4), Jokowi menekankan penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan oleh semua pihak terkait.

Ia menegaskan pemerintah harus dua atau tiga langkah lebih maju dalam memperkuat regulasi dan transparansi dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi.

Sebab, pola-pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu diwaspadai. Di antaranya crypto currency, asset virtual, NFT, kemudian aktivitas lokapasar, elektronic money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan sebagainya.

Selain TPPU, Jokowi juga menekankan masyarakat dan pemerintah Indonesia harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme.

"Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah, bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset crypto, ini sebesar 8,6 miliar US dolar di tahun 2022. Ini setara dengan Rp139 triliun secara global," kata Jokowi.

(ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]