yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep buka suara soal laporan awal dana kampanye (LADK) partai politik tingkat nasional peserta Pemilu 2024 yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam data LADK tersebut, PSI tercatat memiliki total penerimaan senilai Rp2.002.000.000 (Rp2 miliar) dan total pengeluaran Rp180.000 (Rp180 ribu). Kaesang menyebut partainya salah memasukkan nominal dalam laporan total pengeluaran itu.

"Oh, yang Rp180 ribu, itu salah input, nanti dibenerin. Nanti bendahara umum yang akan menginfokan," kata Kaesang di Jakarta Timur, dilansir dari Detik, Kamis (11/1).

Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu kemudian membeberkan jumlah dana pengeluaran kampanye PSI yang sebenarnya berkisar belasan miliar rupiah.

Lihat Juga : Bawaslu Nilai Laporan Dana Awal Kampanye PSI Rp180 Ribu Tak Logis

"Belasan (miliar) kalau enggak salah," imbuhnya.

Sementara itu, keterangan berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang mengatakan data total pengeluaran kampanye PSI tersebut belum final dan masih dalam proses pelaporan ke KPU.

"Perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran karena ada yang pembayaran di belakang. Jadi masih proses, itu bukan laporan final," ujar Grace kepada Indonesia.com, Selasa (9/1).

KPU sebelumnya mengungkap rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam LADK semua partai politik tingkat nasional peserta Pemilu 2024.

Lihat Juga : Daftar Lengkap Laporan Dana Awal Kampanye 18 Parpol Peserta 2024

Berdasarkan data itu, PDIP tercatat sebagai partai politik dengan total penerimaan paling tinggi, yakni Rp183 miliar (Rp183.861.799.000) dan total pengeluaran tertinggi pada Rp115 miliar (Rp115.046.105.000).

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tercatat memiliki total penerimaan senilai Rp2 miliar (Rp2.002.000.000) dan total pengeluaran Rp180 ribu (Rp180.000).

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik menjelaskan rincian total penerimaan dan pengeluaran partai politik itu disampaikan ke KPU RI melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).

Kendati demikian, Idham mengatakan berdasarkan rincian waktu penyampaian LADK partai politik 2024 tingkat pusat yang disampaikan KPU, status penyampaian LADK 18 parpol itu belum lengkap dan belum sesuai.

(khr/isn)

[Gambas:Video CNN]