yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya penerimaan dana ratusan miliar dari luar negeri oleh bendahara 21 partai politik sepanjang 2022-2023.

"Ini bendahara bukan umum kali ya, ada bendahara di wilayah segala macam, dari 21 partai politik kita temukan," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavanda di kantornya, Rabu (10/1).

Lihat Juga : PPATK Laporkan Hasil Analisis Keuangan Caleg ke Aparat

Ivan menjelaskan pada 2022, ditemukan 8.270 transaksi dari 21 partai politik itu. Kemudian meningkat menjadi 9.164 transaksi pada 2023.

Ivan mengatakan 21 partai politik itu juga diketahui menerima dana luar negeri. Jumlahnya meningkat dari 2022 ke 2023.

"Di tahun 2022, penerimaan dananya hanya Rp83 miliar, di 2023 meningkat menjadi Rp195 miliar," ujar Ivan.

Ivan menjelaskan PPATK juga menerima laporan dari International Fund Transfer Instruction (IFTI) terhadap 100 orang yang terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu.

Ia menyebut dari 100 caleg tersebut, ada penerimaan total senilai Rp7,7 triliun dari luar negeri.

"Jadi orang ini menerima uang dari luar negeri sebesar itu," kata Ivan.

Lihat Juga : JK soal Koalisi Baru di Putaran Kedua: Biasanya yang Rangking 2 dan 3

Selain itu, ada 100 caleg DCT yang mengirim dana keluar negeri dengan total nilai Rp5,8 triliun.

Lalu, ada laporan transaksi pembelian barang yang secara tidak langsung terkait dengan upaya kampanye dan aktivitas lainnya. Nilai transaksi sekitar Rp592 miliar.

"Ada laporan transaksi pembelian barang yang ini secara tidak langsung kita ketahui ada terkait dengan upaya kampanye dan segala macam, itu ada 100 DCT yang melakukan transaksi pembelian barang senilai Rp592 miliar sekian," katanya.

(yoa/fra)

[Gambas:Video CNN]