yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

PDIP dan Gerindra mengulang histori dengan kembali menjadi rival di Pilpres 2024. Bakal menjadi ajang yang ketiga kalinya setelah bertarung sengit di Pilpres 2014 dan 2019.

Namun siapa sangka, dua partai politik besar di Indonesia ini memiliki, katakanlah, generasi langgas menyebutnya dengan love-hate relationship.

Mereka dulu adalah sahabat dekat yang berkoalisi di Pilpres 2009. Lalu sama-sama saat menjadi oposisi di luar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tidak ada kawan dan lawan abadi di politik. Pada Pilpres 2014, PDIP dan Gerindra berpisah jalan. Mereka berseteru dengan mengusung capres-cawapres berbeda. Berlanjut hingga lima tahun berikutnya.

Lihat Juga : SELUSUR POLITIK Kursi Emas Para 'Panglima' Timses Usai Menang Pilpres

Foto: Indonesia

Reputasi PDIP dan Gerindra

PDIP lebih dulu aktif di panggung politik Indonesia. Ikut Pemilu 1999 lalu meraih suara terbanyak. Kala itu PDIP sudah dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Saat pemilihan presiden di MPR, Megawati kalah suara meski PDIP punya kursi paling banyak. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang didukung beberapa partai Islam lantas menjadi presiden. Megawati harus puas sebagai wakil presiden.

Pada 2001, Megawati naik tahta usai Gus Dur dilengserkan. Dia menjadi presiden perempuan pertama Indonesia. Saat itu didampingi Hamzah Haz di kursi wakil presiden.

Di Pilpres 2004, Megawati selaku petahana dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. PDIP kemudian menjadi oposisi selama lima tahun.

Jelang Pemilu 2009, Partai Gerindra dibentuk. Berawal dari perbincangan antara adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo bersama Fadli Zon dan sejumlah tokoh lainnya.

Prabowo kala itu masih menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar hingga resmi mengundurkan diri pada Juli 2008. Dia sempat ikut konvensi calon presiden Partai Golkar, tetapi kalah.

Melalui berbagai diskusi, Gerindra akhirnya lahir dan dipimpin Suhardi. Deklarasi partai bak dikejar waktu, sebab dilakukan pada masa pendaftaran dan masa kampanye Pemilu 2009 yakni pada 6 Februari 2008.

Prabowo bergabung. Namanya yang telah lama dikenal publik membuat Gerindra berhasil mendapat 26 kursi atau 4,64 persen kursi DPR di Pemilu 2009. Beberapa bulan kemudian, PDIP dan Gerindra membentuk poros untuk mengikuti Pilpres 2009.

Koalisi Mega-Pro 2009

Megawati dan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai pasangan Mega-Pro. Nama itu mudah dikenal lantaran merupakan salah satu merek sepeda motor pabrikan Jepang yang beredar luas di Indonesia.

Mereka mengikat diri dalam Perjanjian Batu Tulis yang diteken pada 16 Mei 2009. Poin pertama perjanjian itu mencantumkan siapa yang akan jadi presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2009.

Poin kedua dan ketiga membahas langkah-langkah yang dilakukan apabila menang pilpres. Poin keempat, mereka berikrar akan saling dukung program partai.

Poin kelima, mereka menyepakati bahwa pendanaan pemenangan Pilpres 2019 ditanggung secara bersama-sama dengan persentase masing-masing 50 persen. Poin keenam, mereka sepakat untuk melibatkan kader masing-masing partai di tim pemenangan.

Poin ketujuh, Megawati bakal mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2014.

Akan tetapi, Mega-Pro kalah pada Pilpres 2009.

Lihat Juga : SELUSUR POLITIK Mereka yang Tersingkir di War Tiket Cawapres 2024

KPU menetapkan Paslon nomor 01 Megawati-Prabowo meraih 32.548.105 suara (26,79 persen). Paslon nomor 02 SBY-Boediono 73.874.562 suara (60,80 persen), dan paslon nomor 03 Jusuf Kalla-Wiranto 15.081.814 suara (12,41 persen).

Mega-Pro menerima kekalahan dari SBY-Boediono lalu memutuskan berada di luar kabinet pemerintahan.

Tiga tahun berselang, mereka masih bersahabat dalam agenda Pilgub DKI Jakarta 2012. PDIP dan Gerindra mengusung pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Mereka melawan petahana Fauzi Bowo yang kala itu diusung oleh tujuh partai politik. Siapa sangka, Jokowi-Ahok berhasil memikat hati mayoritas warga Ibu Kota, hingga menang dengan perolehan 53,82 persen atau sekitar 2,4 juta suara.

Pecah Kongsi di 2014

Jokowi-Ahok kala itu dianggap berhasil membangun DKI, yang berimplikasi pada kenaikan elektabilitas terhadap Jokowi di tingkat nasional. Megawati, yang tak lagi mencalonkan diri sebagai capres, lantas menunjuk Jokowi untuk maju di Pilpres 2014.

Hal itu sama saja mengabaikan perjanjian Batu Tulis yang dulu dinyatakan PDIP bakal mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2014.

Perseteruan dimulai. Gerindra tetap mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres.

Pertarungan di Pilpres 2014 terjadi sangat sengit. Bahkan hingga ke masyarakat tingkat bawah. Pembelahan sangat terasa akibat perbedaan pilihan.

Bahkan saat quick count, atau sebelum KPU menetapkan hasil resmi, dua pasang calon sama-sama mengklaim menjadi pemenang.

Lihat Juga : DATALOGI Sebaran Elektabilitas Capres di Pulau Jawa Hasil Berbagai Survei

Hingga kemudian, KPU menetapkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang memenangkan Pilpres 2014.

Jokowi-JK unggul dengan perolehan 53,15 persen suara, sementara Prabowo-Hatta tertinggal dengan perolehan 46,85 persen suara.

Terkait perolehan suara legislatif, PDIP juga masih unggul di urutan pertama dengan perolehan 109 kursi, sedangkan Gerindra melejit dari posisi delapan ke tiga dengan 73 kursi DPR.

Gerindra memilih menjadi oposisi dalam periode pertama masa kepemimpinan Jokowi-JK bersama partai Demokrat dan PKS. Apalagi Prabowo sudah sah ditunjuk menjadi Ketum Gerindra pada September 2014.

Lanjut ke halaman berikutnya.

---