yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Perum Bulog memastikan akan membayar denda keterlambatan bongkar muat (demurrage) atas impor beras kepada pelabuhan. Namun, untuk besaran nilainya masih dihitung.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui ada keterlambatan bongkar muat impor beras sebanyak 490 ribu ton. Keterlambatan itu untuk periode Januari-Maret 2024.

"Demurrage adalah biaya yang timbul karena keterlambatan bongkar muat. Ini adalah hal yang biasa dan itu jadi biaya yang masuk dalam biaya penghitungan ekspor-impor," ujarnya ditemui di DPR RI, Kamis (20/6).

Bayu menyebutkan ada beberapa faktor yang membuat keterlambatan seperti kondisi cuaca, situasi di pelabuhan, hingga tanggal merah yang menyebabkan tidak ada pekerja atau buruh.

Lihat Juga : Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office Buat Crazy Rich di RI

"Jadi itu menurut saya namanya demurrage biasa, itu biaya karena tertunda, kapalnya harusnya direncanakan 5 hari sandar selesai atau 3 hari sandar, oh ternyata harus nambah 1 hari lagi. Atau ini hujan, tutup dulu, gak jadi. Berhenti dulu bongkarnya karena hujan, jadi tertunda gitu," jelasnya.

Menurutnya, meski belum besaran dendanya, namun biasanya tidak melebihi 3 persen dari nilai impor yang terlambat. Saat ini, masih dalam perhitungan biaya asuransi, nego hingga permintaan diskon.

Kendati, Bayu memastikan memang memiliki anggaran untuk membayar biaya keterlambatan. Pasalnya, kondisi seperti itu sudah masuk dalam antisipasi saat menyusun kebutuhan anggaran sehingga tidak akan mengganggu neraca keuangan Bulog.

"Enggak sama sekali (mempengaruhi neraca keuangan Bulog). Karena sudah diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)