yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Anggaran makan bergizi gratis Prabowo Subianto menjadi salah satu topik krusial dalam pembahasan penyusunan rancangan APBN 2025.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengungkapkan awalnya program tersebut bernama makan siang gratis. Namun, perubahan nama dilakukan agar program tak terbatas waktu makan.

Budiman mengatakan perubahan nama dibarengi dengan penggantian konsep pengelolaan. Ia menyebut bakal ada perubahan sumber pangan yang semula impor menjadi produksi dalam negeri, termasuk dari desa-desa pemasok bahan pangan.

Pada Februari 2024 lalu, Budiman membeberkan hitung-hitungan anggaran makan bergizi gratis. Menurut TKN, pembiayaan penuh program ini bisa mencapai Rp450 triliun per tahun.

Lihat Juga : Pengakuan Bahlil soal Belum Ada Investor Asing Masuk IKN

Akan tetapi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut baru memerlukan Rp120 triliun untuk tahun pertama pelaksanaan makan bergizi gratis. Budiman mengatakan separuh dari total biaya itu akan ditopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp100 triliun‐Rp120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," ucap Budiman dalam keterangan resmi yang diterima Indonesia.com saat itu.

"Dengan pendekatan gotong royong produksi pangan, diperkirakan terjadi penghematan hingga 40 persen‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN, jika hanya melakukan pembelanjaan hilir. Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50 triliun‐Rp60 triliun saja," sambungnya.

TKN menyebut alokasi duit sebanyak itu rencananya bakal dikelola oleh kementerian khusus. Bahkan, Budiman sempat berucap ada rencana pembentukan kementerian koordinator (kemenko) baru, khusus demi mengelola anggaran makan bergizi gratis tersebut.

Lihat Juga : Daftar Petinggi TKN Prabowo-Gibran yang Diangkat Jadi Komisaris BUMN

Terlepas dari kelanjutan rencana itu, ia merinci akan ada 5 kementerian yang terlibat langsung dalam program ini. Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam beberapa rapat terakhir bersama DPR RI gencar menyinggung makan bergizi gratis ala Prabowo. Wanita yang akrab disapa Ani itu menekankan bahwa program tersebut bisa mendongkrak perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Ani menyebut perbaikan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi sasaran target program makan bergizi gratis penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pada masa mendatang, target pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dipatok lebih tinggi mencapai 6 persen hingga 8 persen.

"Dengan demikian, program perbaikan SDM, termasuk lewat makanan bergizi dan perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting dalam tingkatkan produk SDM Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6).

Meski begitu, Sri Mulyani belum merinci secara gamblang apakah penempatan anggaran makan bergizi gratis sudah dimuat dalam APBN transisi dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto atau belum. Begitu pula alokasinya ditempatkan di kementerian mana.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan ada keleluasaan kepada pemerintahan terpilih untuk menyusun prioritasnya. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan kebebasan ini juga mencakup program makan bergizi gratis.

"Soal anggaran prioritas makan bergizi, itu masih kewenangan presiden yang akan datang, kita belum tahu persis. Oleh karenanya, memang Badan Anggaran memberikan keleluasaan penuh kepada presiden terpilih," ucap Said dalam Rapat Kerja dengan para menko di Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (5/6).

"Kita tidak punya legacy untuk membatasi visi misi presiden terpilih. Kami ingin menciptakan fairness kepada presiden terpilih untuk melaksanakan visi misi. Nanti kita baru tahu seperti apa, ketika di Januari biasanya ada APBN Perubahan," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)