yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh data nasional memiliki cadangan atau backup sebagai langkah antisipasi apabila data tersebut dibobol hacker atau peretas.

Hal ini sekaligus merespon data-data milik pemerintah yang berada di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diretas oleh kelompok peretas Brain Cipher.

"Yang paling penting adalah semua data yang kita miliki itu harus di-backup, sehingga kalau ada apa-apa kita sudah siap-siap," kata Jokowi di Sinjai, Sulsel, Kamis (4/7).

Sistem PDNS 2 lumpuh sejak 20 Juni akibat serangan ransomware atau peretasan yang mengunci data-data di dalam sistem. Sebagian besar data di pusat data yang dipakai 282 institusi pemerintah pusat dan daerah itu pun terkunci dan belum bisa dipulihkan sampai saat ini.

Lihat Juga : Kominfo Sudah Uji Coba Kunci dari Brain Cipher, Berhasil di Spesimen

Untuk membukanya diperlukan pembuka enkripsi alias dekripsi. Pemerintah mengklaim pelaku meminta tebusan US$8 juta atau sekitar Rp131,8 miliar untuk mendapat kuncinya. Namun, Kominfo mengaku tak akan membayar tebusan itu.

Lalu, muncul tiba-tiba klaim dari kelompok Ransomware Brain Cipher yang mengaku sebagai peretas. Mereka mengaku akan memberikan kunci dekripsi secara gratis, Selasa (2/7).

Keesokan harinya, Brain Cipher mengunggah tautan (link) untuk mengunduh (download) dekripsi data yang kena ransomware yang disebutnya cuma berlaku buat PDNS 2.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku telah mencoba kunci dekripsi yang diberikan kelompok Brain Cipher di spesimen dan hasilnya bisa dibuka.  

Lihat Juga : Pemerintah Investigasi Dugaan Password PDNS Dibocorkan Karyawan Vendor

Masalah data cadangan ini sempat menjadi sorotan usai PDNS 2 diretas. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian sebelumnya mengungkap tidak ada cadangan data dari PDNS 2 yang terkena serangan ransomware.

"Hasil pengecekan kita dan tidak adanya [data] back up," kata Hinsa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Kamis pekan lalu.

Hinsa mengungkap seharusnya sesuai Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan data cadangan yang ada di Pusat Data Nasional. Namun begitu, menurut dia baru sekitar 2 persen data dari PDNS 2 yang dicadangkan di PDNS Batam.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam rapat yang sama mengungkap alasan mengapa masih banyak instansi pemerintah tak mempunyai cadangan data, di antaranya masalah anggaran.

"Kami terus mendorong para tenant untuk melakukan backup. Namun, kebijakan itu kembali ke para tenant. Ini bukan berarti menyalahkan para tenant, ini harus menjadi evaluasi kita bersama," ujar Budi.

"Kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup. persoalan keterbatasan anggaran, atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(mir/dmi)

[Gambas:Video CNN]