yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melontarkan sejumlah pernyataaan yang viral pada 2022. Hal itu terkait dengan Bjorka, Penyelenggara Siste Elektronik (PSE), hingga soal judi online.

Pernyataan tersebut bukan hanya berasal dari Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan juga beberapa kali melontarkan pernyataan yang memicu respon publik.

Berikut paparannya:

Lihat Juga : Hoaks Politik Mulai Naik meski Belum Setinggi 2019, Simak Daftarnya

Blokir Google demi negara

Kominfo menyatakan bakal mensanksi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak mendaftar termasuk Google, PayPal, Yahoo, Epic Games, dan Dota.

Ancaman blokir dinyatakan oleh Semuel kepada wartawan pada Selasa (28/6). "Saya enggak peduli apapun nama PSE-nya, selama dia (aplikasi) enggak daftar, wajib untuk diblokir," kata Semuel.

Menurutnya, pemblokiran dilakukan demi melindungi kedaulatan negara. "Kalau mereka tidak mematuhi gimana? Ruginya lebih besar lagi, kedaulatan, enggak dianggep negara ini,"

"Ngapain kan? Ekonomi bisa kita bangun, tapi dia aja enggak nganggep kok aturan kita," katanya.

Kominfo sempat memblokir sejumlah PSE asing seperti PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Striker, dan xandr.com. Pasalnya, mereka belum mendaftar PSE hingga tenggat waktu yang diberikan yakni 29 Juli.

Pemblokiran itu sempat membuat Kominfo jadi bulan-bulanan warganet. Namun, pemblokiran itu hanya berlangsung sementara usai platform-platform tersebut pada akhirnya mendaftar PSE.

Tak bisa setop judi online

Judi online menjadi salah satu isu yang mencuat ketika aturan PSE sedang digarap Kominfo. Masyarakat menyoroti masih banyaknya judi online yang beroperasi ketika Kominfo ingin memblokir sejumlah PSE.

Sehingga, alih-alih memblokir PSE, masyarakat ingin Kominfo memprioritaskan pemblokiran judi online. Menanggapi isu tersebut, Menkominfo Johnny G Plate menyebut pihaknya selalu berupaya membersihkan judi online dari ruang digital.

Lihat Juga : Dirjen Aptika Kominfo: Domino QiuQiu itu Permainan, Bukan Judi

"Saya tidak bisa setop masyarakat untuk buat, untuk memulai yang baru. Tapi yang sudah ada saya stop. Ini kan kejar-kejaran," ujarnya di Menara Bank Mega, Senin (1/8).

"Setiap hari ada, setiap hari pula dibersihkan," imbuhnya.

Menariknya seperti dikutip detikcom, 15 situs judi online justru sempat terdaftar PSE sebelum diputus aksesnya pada Selasa (2/8). 

"Terhadap 15 penyelenggara sistem elektronik terdaftar, namun setelah dilakukan evaluasi klasifikasi dan klarifikasi, berpotensi mengandung aktivitas perjudian, telah dilakukan pemutusan akses pada hari Selasa, 2 Agustus 2022," kata Plate saat konferensi pers di gedung Kemkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).

Bocor data bukan tugas kami

Pada akhir Agustus, 1,3 miliar data SIM Card mengalami kebocoran yang diduga dilakukan oleh sosok bernama Bjorka. Insiden tersebut membuat Kominfo kebanjiran pertanyaan.

Lihat Juga : Plate Respons DPR Soal Tanggung Jawab Bocor Data: Bukan Tugas Kominfo

Kominfo sendiri menyebut kasus kebocoran data berada di luar ranahnya. Pernyataan ini berulang kali dilontarkan oleh Kominfo dalam beberapa kesempatan, salah satunya pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR pada 7 September.

"Terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting, tugas pokok, dan fungsi, bukan di Kominfo," ujar Plate.

"Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN," lanjutnya.

Beberapa hari kemudian, Plate juga menyampaikan pernyataan serupa kepada wartawan ketika ditanya soal investigasi kasus tersebut.

"Kalau tanya hasil investigasi, tanya ke BSSN, jangan tanya ke saya," ujar dia, di acara peluncuran Indosat HiFi, di Jakarta, Jumat (9/9).

Lihat Juga : Kisah Kekaguman Netizen pada Bjorka, Ada Apa?

Merespons hal itu, juru bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan semua pihak bertanggung jawab dalam keamanan siber.

"Keamanan siber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, Akademisi, maupun Komunitas/Masyarakat," ujarnya.

Kalau bisa hacker jangan nyerang

Masih di tengah kasus kebocoran data yang dilakukan Bjorka, Semuel melontarkan pernyataan yang membuat publik mengernyitkan dahi. Semuel meminta hacker untuk tidak melakukan serangan.

"Kalau bisa jangan nyerang lah, orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya," kata Semuel di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).

Bjorka lantas membalas pernyataan tersebut dengan meminta pemerintah untuk berhenti menjadi orang bodoh.

Lihat Juga : Kominfo Minta Jangan Nyerang, Hacker Balas 'Stop Being An Idiot'

"My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: berhentilah jadi orang bodoh, red)," demikian dikutip dari utas di BreachForums, Selasa (6/9) pukul 08.58 WIB itu.

Merespon pernyataan tersebut, Plate berkomentar "Marilah kita sama sama gunakan terminologi sesuai budaya kita sesuai sesuai dengan etika universal yang diterima secara hukum," 

"Kalau dalam ruang digital kita, kita menggunakan yang tidak etis dan terpancing dengan yang tidak etis, kita mendorong ruang digital kita kotor," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(lom/lth)