Haedar Sebut Muhammadiyah Ingin Kembangkan Model Reklamasi Tambang
Muhammadiyah telah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan yang diberikan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). PP Muhammadiyah pun menunjuk pengurusnya yang juga Menko PMK, Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang usai organisasi tersebut.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengungkap keinginan organisasinya agar mampu mengembangkan model reklamasi pertambangan secara baik.
Haedar mengaku Muhammadiyah memiliki sumber daya yang bisa berkontribusi untuk pemulihan dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dimungkinkan nanti ke depan baik karena kami punya berbagai prodi [program studi], baik tambang maupun juga kehutahan, pertanian, teknik lingkungan, geologi, itu suatu saat kami bisa membikin model pengembangan reklamasi," kata Haedar di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, Minggu (28/7).
Haedar berujar, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukkannya selepas kegiatan penambangan masih jadi persoalan saat ini.
Dia berharap, Muhammadiyah bersama berbagai komponen masyarakat mampu menuntaskan segala persoalan lingkungan menyangkut upaya reklamasi pertambangan.
"Ke depan siapa tahu Muhammadiyah bisa bergerak ke situ, bahkan kalau nanti memungkinkan dengan seluruh kekuatan masyarakat dan para pengusaha kita bareng-bareng kalau ada problem-problem lingkungan yang reklamasinya problematik, kita bareng-bareng ikut menyelesaikan. Dan kami tidak mengejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri insyaallah Muhammadiyah sudah cukup," imbuhnya.
Haedar juga berjanji organisasinya akan mengelola tambang yang mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
Menurutnya Muhammadiyah melihat tambang sebagai salah satu sumber daya alam yang harus dikelola di bumi ini, seperti halnya hutan, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya.
"Kami ingin punya role model (acuan) pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," ungkapnya.
Menurut Haedar, PP Muhammadiyah telah membentuk tim pengelola tambang yang diketuai Muhadjir Effendy dan bertugas menyusun acuan itu.
Haedar menyadari menciptakan pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan kesejahteraan bukan hal mudah. Maka dari itu, ini bakal jadi tantangan bagi Muhammadiyah yang selama ini telah terjun ke dunia usaha kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi-bisnis, termasuk perhotelan.
"Jika IUP (Izin Usaha Pertambangan) ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami maka kita akan mengelolanya dengan secara seksama, dengan mengeleminasi hal-hal problematik seperti yang berkembang di masyarakat sekarang ini," katanya.
Muhammadiyah, lanjut Haedar, juga tidak akan memaksakan diri melanjutkan usaha pengelolaan tambang jika pada pelaksanaannya nanti tak mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
Muhammadiyah juga siap mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah jika pada pelaksanaannya pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan kerusakan.
[Gambas:Video CNN]