Muhadjir Effendy Ditunjuk Jadi Ketua Tim Kelola Tambang Muhammadiyah
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua Tim Pengelola Tambang. Keputusan ini diambil usai organisasi keagamaan itu resmi menerima konsesi usaha pertambangan atau izin tambang tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan penunjukan Muhadjir sesuai kapasitasnya sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi.
Dengan kata lain, kata Haedar, Muhadjir tak ditunjuk karena dirinya merupakan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"kami lakukan, menyusun, membikin tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh prof Muhadjir Effendy sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi," ucap Haedar dalam konferensi pers, Minggu (28/9).
Muhadjir pun tidak akan bekerja sendiri. Dalam tim tersebut, PP Muhammadiyah juga menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris.
Adapun anggota tim pengelola tambang meliputi Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan Azrul Tanjung.
Tim itu memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.
PP Muhammadiyah kini resmi menerima izin tambang dari Jokowi. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, yang berlangsung 27-28 Juli 2024.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas dan memperkuat dakwah dalam ekonomi. Hal ini termasuk dalam pengelolaan tambang.
"yang sesuai dengan ajaran Islam, Konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Abdul.
Ia juga menuturkan keputusan menerima izin tambang diambil setelah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, dan majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah.
PP Muhammadiyah juga menerima masukan dari pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, serta pihak-pihak terkait lainnya.
"Majelis konsolidasi nasional mendukung dan memperkuat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang," ucapnya.
(mrh/kum/gil)[Gambas:Video CNN]